Makin ‘Liar’, Seperti Apa Aturanya??

BANDARLAMPUNG (PeNa) Ratusan bangunan semi maupun permanen terus menjamur disepanjang jaringan irigasi Sekampung-Mesuji Lampung. Untuk hunian bisa komersil apa lagi, harga sewanya pun bervariasi dari 2-5 juta tergantung posisi dan lokasi. Tidak hanya di sepanjang jaringan, hal serupa juga terjadi di daerah bantaran atau sempadan sungai. Terutama bantaran padat penduduk seperti Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Menariknya, patok tiang peringatan yang dipasang pemerintah justru kontradiktif dengan yang dilakukan oknum pegawai Pekerjaan Umum (PU) yang berdasarkan pengakuan beberapa orang telah menyerahkan sejumlah uang kepada oknum tersebut. Namun tidak, bagi penyewa tidak ada bukti jelas sifat kepemilikan bangunan tersebut.

Marak plang peringatan dan himbauan tapi tidak digubris karena mereka merasa sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum yang mengatasnamakan dinas pekerjaan umum. foto PESAGI

Mayoritas, bangunan semi dan permanen tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi bagi penyewanya. Tak heran, mereka berani merogoh kocek sewa kepada oknum PU tersebut. Namun, sebenarnya jika dilihat dari regulasi di atasnya, mendirikan bangunan di atas saluran air untuk kepentingan ekonomi tidak diperbolehkan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi. Pada Bab V Pasal 20 ayat 2 disebutkan, dalam keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi, ruang sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.

Tak hanya itu, di pasal tersebut juga diuraikan terkait dengan kontruksi pembangunannya. Antara lain bangunan melintang atau sejajar saluran irigasi paling sedikit harus berjarak 1 sampai dengan 2 kali kedalaman air normal diukur dari dasar saluran bagi bangunan dibawah saluran atau berjarak 2 sampai dengan 5 kali tinggi jagaan bagi bangunan di atas saluran.

Bangunan komersil liar disepanjang sempadan jaringan yang berada di Kotagajah Lampung Tengah. foto PESAGI

Dengan kata lain, pendirian bangunan baik berupa pemasangan pipa, pembuatan jembatan tidak boleh mengurangi fungsi jaringan irigasi tersebut. Maka itu, dalam regulasi tersebut pemanfaat ruang sempadan jaringan irigasi juga diharuskan membuat perencanaan bangunan yang meliputi posisi, jenis konstruksi, dan gambar detail bangunan.

Sementara, pada Pasal 22 disebutkan, jika pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi ini juga harus memperoleh izin dari menteri, gubernur atau bupati dan wali kota sesuai dengan wewenangnya. Selain itu juga harus mendapat rekomendasi teknis dari dinas, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Balai Wilayah Sungai (BWS) sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

Tak hanya itu, dalam Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2015 yang diteken Menteri M Basuki Hadimuljono itu disebutkan, jika ada sanksi yang ditetapkan, jika melanggar ketentuan tersebut. Bahkan, izin pemanfaatan ruang sempadan ini akan bisa dicabut jika tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, baik fungsi maupun pembangunan kontruksinya.

Kepala Divisi Jaringan Irigasi, Pemerhati Sungai dan Jaringan Irigasi (PESAGI, Wahyu YL Maskomar menjelaskan, Kriteria tersebut tak lain agar fungsi saluran air tidak berubah. Sebab, jika tidak, akan menimbulkan persoalan. Seperti dapat menghambat proses pemeliharaan alur sungai saat normalisasi.

“Banyaknya persoalan ini tdak akan terurai dengan mudah, masalah sosial pasti akan berdampak pada kesenjangan tingkat bawah. Hanya tingga seperti apa pemerintah mensikapi. Kalau semakin dibiarkan, kami yakin 10 tahun kedepan bangunan liar akan nampak disepanjang jaringan,” kata dia.

Belum lagi, kata Wahyu, keterkaitan dengan oknum-oknum dinas PU yang kerap mengambil keuntungan pribadi. Ketika pemerintah gencar memasang tiang peringatan untuk tidak mendirikan bangunan, disisi lain ada kewenangan yang over.

“Tersirat, bagi awam peringatan tidak berlaku jika sudah membayar sejumlah uang. Ketika ada pihak bermodal, bisa habis tuh sempadan jaringan dibayarin. Lagi pula aturan dari kementrian sudah sangat clear bagi kita semua untuk patuh,” kata dia. YUL

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *