Bupati Pesawaran Dorong MUI Aktif Awasi Konten Negatif

PESAWARAN-(PeNa), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pesawaran kalau bisa, aktif mengawasi konten negatif yang dapat merusak moralitas anak-anak. Demikian disampaikan Bupati Dendi Ramadhona pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 MUI Pesawaran, di Aula Kemenag Pesawaran, Kamis (9/8).
Menurutnya, stake holder terkait sudah diinstruksikan dapat membantu kegiatan yang dimaksud. “Saya juga sudah minta Diskominfo dan Dispora Kabupaten Pesawaran agar bisa bersinergi dengan MUI mengenai hal tersebut, ” ujar dia.
Keterlibatan MUI pada fungsi pengawasana konten negatif di Kabupaten Pesawaran nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah pusat sehingga bisa direalisasikan diseluruh nusantara.
“Terobosan dan inovasi dalam rangka pencegahan konten negatif yang ada di Kabupaten Pesawaran nantinya MUI bisa melabeli sebuah konten apakah itu layak atau tidak untuk dikonsumsi publik, dan bukan hanya konten porno saja yang diawasi tapi juga konten terkait paham radikal ataupun konten kekerasan yang bisa dilihat anak-anak sehingga dampaknya cukup berbahaya, ” ungkap dia.
Ditegaskan, gagasan tersebut bukan untuk menambah beban kerja MUI tapi agar konten negatif dapat dihindari anak-anak. “Sebenarnya saya bukannya menambah tugas dari MUI, tapi memang sekarang konten-konten negatif ini dampaknya sangat berbahaya bagi anak-anak sebab anak kecil saja sekarang sudah pegang handphone. Mudah-mudahan juga bisa sampai ke pusat, ” tegas dia.
Menanggapi inovasi yang digagas Bupati Pesawaran tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pesawaran Ahmad Syafei mengaku belum dapat memahami bagaimana teknisnya.
“Untuk teknis seperti yang diminta pak Bupati, kita belum tahu teknisnya seperti apa, tapi dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan MUI Kabupaten Pesawaran mengenai hal itu,” tutur dia.
Ditegaskan, mengenai antisipasi adanya konten negatif, Pemerintah Daerah tidak memiliki kebijakan lebih. “Kalau untuk memblokir konten negatif itu merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan itu pun cukup sulit, kalau kita di daerah hanya bisa mengisi konten positif untuk meminimalisir konsumsi konten negatif, ” tegas dia. PeNa-spt.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *