Delapan RANPERDA Pemkab  Pesawaran Diparipurnakan

PESAWARAN-(PeNa), Pemerintah Kabupaten Pesawaran ajukan delapan Rencana Peraturan Daerah (RANPERDA), lalu diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (15/10).
Paripurna DPRD Kabupaten Pesawaran tersebut dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2019.
Untuk diketahui, penyusunan PROPEMPERDA berdasarkan Ketentuan Pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Terungkap, penyusunan PROPEMPERDA memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas Perintah Peraturan Perundang-Undangan Lebih Tinggi, Rencana Pembangunan Daerah, Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, serta Aspirasi Masyarakat Daerah.
“Tujuan yang hendak dicapai dari Penyusunan PROPEMPERDA ini adalah terinventarisasinya RANPERDA yang akan diterbitkan dan terwujudnya keterpaduan serta keharmonisan dalam Penyusunan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang tertuang dalam PROPEMPERDA Kabupaten Pesawaran, ” ungkap Wakil Bupati Pesawaran Eriawan.
Menurutnya, PROPEMPERDA yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesawaran akan dijadikan dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2019.
“Oleh karena itu, dengan mengacu pada Keputusan DPRD Kabupaten Pesawaran yang telah ditetapkan, saya berharap agar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pada Tahun 2019 berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ” ujar dia.
Diuraikan oleh Eriawan, dikesempatan tersebut ada delapan RANPERDA yang diajukan dan telah diputuskan pada paripurna. “Delapan RANPERDA yang kami ajukan adalah:
1.RANPERDA tentang Kabupaten Layak Anak.
2.RANPERDA tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3.RANPERDA tentang Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga.
4.RANPERDA tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5.RANPERDA tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
6.RANPERDA tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
7.RANPERDA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
8.RANPERDA tentang Pedoman Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, ” urai dia.
Dengan ditetapkannya Keputusan ini merupakan pencerminan atau wujud kebersamaan dan kemitraan yang terbina dengan baik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Pesawaran. “Dan saya secara khusus mengharapkan kepada seluruh OPD agar segera mempedomani Keputusan yang telah ditetapkan dalam penyusunan Peraturan Daerah, mengingat bahwa PROPEMPERDA merupakan Program Prioritas di Bidang Regulasi dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah dan dijadikan landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, ” tegas dia. PeNa-spt.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *