P E S A W A R A N -(PeNa), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran terus berupaya untuk mensejahterakan tenaga honorer dengan menaikan gaji dari Rp.1juta menjadi Rp.1,5juta perbulannya.
Demikian dikemukakan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesawaran M Nasir saat berdialog dengan Forum Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten Pesawaran di ruang rapat pimpinan DPRD setempat, Kamis (20/02/2025).
“Kami sudah hitung-hitung jika 1.000 orang saja, maka dalam setahun kita membutuhkan anggaran sebanyak Rp.43 miliar dan sisanya yang belum dapat diangkat pada tahun ini juga harus kita naikan juga kesejahterannya. Misalnya sekarang mungkin gajinya Rp.1juta, nanti kita upayakan untuk di naikkan menjadi Rp.1,5juta,” kata dia.
Menurutnya, DPRD Kabupaten Pesawaran berkomitmen untuk memperjuangan nasib para tenaga honorer di Kabupaten Pesawaran sebagai PPPK penuh waktu hingga ke level pusat. Namun, pihaknya tentu harus mengukur sejauh mana kemampuan APBD setempat guna menyelesaikan persoalan tersebut.
M.Nasir yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Pesawaran menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih menghitung, apakah keuangan Pemkab setempat mampu untuk mengakomodir seluruh tenaga honorer untuk menjadi PPPK.
“Kalau pemerintah pusat jelas mempersilahkan saja jika memang APBD kabupaten sudah mampu untuk mengangkat seluruh tenaga honorer, karena yang bertanggungjawab atas gaji PPPK ini adalah pemerintah daerah bukan pemerintah pusat,” tutur dia.
Oleh karena itu, M Nasir juga meminta kepada tenaga honorer untuk juga dapat memahami kondisi keuangan APBD Kabupaten Pesawaran yang menurutnya masih jauh jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain.
Sebab, dalam menjalankan pemerintahan, juga ada sektor-sektor lain yang menjadi prioritas, seperti halnya pada sektor infrastruktur, kesehatan dan pembangunan di desa-desa yang juga tidak dapat dikesampingkan.
Apalagi, lanjut Nasir, berdasarkan informasi dari BKD, jumlah tenaga Kami sudah hitung-hitung jika 1.000 orang saja, maka dalam setahun kita membutuhkan anggaran sebanyak Rp.43 miliar dan sisanya yang belum dapat diangkat pada tahun ini juga harus kita naikan juga kesejahteraannya. Misalnya sekarang mungkin gajinya Rp.1juta, nanti kita upayakan untuk di naikkan menjadi Rp.1,5juta,” kata dia.
Dan pihaknya juga berencana menargetkan minimal melakukan pengangkatan secara bertahap dengan jumlah sebanyak 1.000 orang pada tahun 2025 ini.
“Yang pasti, kita tidak mengizinkan Pemkab Pesawaran untuk menambah jumlah tenaga honorer lagi, kita fokus tuntaskan tenaga honorer saat ini guna jadi PPPK,” tegas dia.
Terkait usulan pansus tenaga honorer, M Nasir menilai hal itu bukan menjadi solusi yang mendesak, mengingat kebijakan dalam pengangkatan ini menjadi ranah pemerintah daerah yang harus sejalan dengan DPRD.
“Karena bukan hanya memperjuangkan jumlahnya saja, tapi juga regulasi-regulasinya juga harus kita perjuangkan untuk menentukan poin-poin yang harus di utamakan dalam pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu ini,” tukasnya.
Kemudian, dikesempatan tersebut Ketua Forum Tenaga Honorer Kabupaten Pesawaran, Sirzan Tomi mengatakan, bahwa kedatangan kembali para perwakilan tenaga honorer ini meminta kepada DPRD agar dapat memperjuangan pengangkatan PPPK.
Selain itu, para tenaga honorer juga meminta kepada pihak legislatif agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) tenaga honorer dilingkungan Pemkab Pesawaran, karena mereka menduga banyak terjadi ketidaksesuaian jumlah antara tenaga honorer yang masih aktif dengan database yang dimiliki oleh BKN serta pengangkatan yang tidak sesuai dengan prosedur.
“Kami juga meminta kepada DPRD Pesawaran untuk menanyakan kelanjutan nasib kami ini seperti ke Kemenpan, Kemenkeu dan BKD. Karena ada informasi terbaru di salah satu kabupaten yang alhamdulillah mereka akan di akomodir menjadi PPPK penuh waktu setelah mereka diperjuangan ke pemerintah pusat,” kata dia.
oleh: Sapto Firmansis
