Dugaan Pungli, Disdikbud di Geruduk Massa

BANDARLAMPUNG – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Pemajuan Kebudayaan Lampung (FPPKL), melakukan aksi didepan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Rabu (1/12).

Dalam aksinya, massa yang terdiri dari para pekerja seni itu, mengaku sangat merasakan pahitnya jika harus membayar uang sewa. Mereka mengaku saat ingin menggunakan fasilitas daerah, seperti pekerja swasta yang membayar retribusi gedung di UPT Kebudayaan Lampung.

“Seolah-olah kami sebagai pekerja seni sudah tidak dihargai lagi oleh pemerintah daerah. Lantaran harus membayar biaya sewa gedung teater di UPT Taman Kebudayaan. Selama ini, jika ingin mengelar kegiatan, pekerja seni mereka juga harus patungan untuk suatu acara-acara seni,” kata koordinator aksi, Alexsander GB, Rabu (1/12).

Dia menyebutkan, dalam undang-undang No.5/2017 yang jelas mengatur tentang pemajuan kebudayaan dan PP No.87/2021 tentang peraturan pelaksanaan UU No.5/2017 yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah aksi FPPKL menengarai Disdikbud Lampung tidak tidak adanya kejelasan pengelolaan program dan anggaran di ranah kebudayaan Lampung.

“Jadi seharusnya segala macam kegiatan seni yang terfokus di UPT Taman Budaya digratiskan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala dinas Pendidikan Kebudayaan provinsi Lampung, Sulpakar menyebutkan, membantah adanya biaya sewa yang berlaku di UPT Taman Kebudayaan. Dia menyebutkan, biaya sewa gedung di UPT Kebudayaan tersebut diatur dalam pergub.

“Bukan pungli. Itu biaya sewa gedung itu diatur dalam pergub,” singkatnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *