BANDAR LAMPUNG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung optimis mampu menjaga kesinambungan peningkatan produksi padi.Sejak tahun 2015 hingga 2016 produksi tersebut mencapai 19,61 persen atau terrealisasi sebesar 4,3 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).
Alhasil, sejak tahun lalu Provinsi Lampung mampu melesat ke peringkat pertengahan dari 34 Provinsi dalam kategori produksi pangan nasional dan hal itu dibuktikan dengan penghargaan pin emas dari Presiden Jowo widodo sebagai Provinsi penghasil pangan terbesar.Otomatis dengan adanya prestasi dan peningkatan produksi tersebut, Pemerintahan Ridho-Bachtiar mampu berbuat lebih dalam sektor pertanian dibanding pemerintahan sebelumnya, karena Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat saat pasangan Ridho-Bachtiar dilantik, produksi padi saat itu hanya 3,32 juta ton GKG.
” Raihan prestasi itu justru semakin membuat kita termotivasi dan tidak lekas besar kepala, apa yang telah dicapai khususnya dalam sektor produksi pangan nasional itu, tentunya berkat kerja keras kita semua, khususnya para penyuluh yang telah menjadi garda terdepan. Untuk itu kita harus mampu menjawab kepercayaan pemerintah pusat yang memberikan tanggung jawab kenaikan produksi 1 juta ton di akhir 2017 nanti. Namun itu semua mampu kita wujudkan dengan semangat kebersamaan terutama para bupati dan walikota di sentra penghasil padi,”tegas Ridho saat menghadiri Apel Siaga Petugas Lapangan Pertanian (penyuluh, POPT, PBT) se-Lampung, Rabu (21/6).
Adanya peningkatan produksi itu,lanjut Ridho karena terjadi penambahan areal panen sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata 10,8% per tahun.
Ridho mengingatkan, muara akhir produksi padi Lampung di akhir 2017 dari Kementerian Pertanian adalah 4,4 juta ton GKG. Upaya yang dilakukan untuk menuai target itu dengan mendorong mekanisasi pertanian guna meningkatkan efisiensi alat dan mesin pertanian dan produktivitas.
Kemudian, bantuan benih untuk peningkatan produktivitas dan luas pertanaman padi dan jagung. Tak kalah penting, mengoptimalkan pemanfaatkan lahan dan air untuk meningkatkan luas pertanaman padi dan jagung.
“Salah satu caranya dengan merehabilitasi besar-besaran jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier pada 2016. Alhamdulillah sejak 2016 produksi air pertanian Lampung surplus sehingga Provinsi Lampung surplus air pertanian,” kata Ridho.
Tingkat kebocoran saluran irigasi di Lampung itu cukup tinggi yakni 30 persen, sehingga harus direhabilitasi. “Jika tidak, berapa pun debit air pasti habis di tengah jalan. Ini menyulitkan pencapaian target produksi,” paparnya.
Hal ini pula, ucap Ridho, yang membuat Menteri Pertanian Amran Sulaiman, memercayakan Lampung untuk mendapat gelontoran dana fantastis dari APBN pada 2016 sebanyak Rp163,8 miliar. Dana itu dipakai untuk memperbaiki 16 dari 19 daerah jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung.
Daerah jaringan itu tersebar di Pringsewu, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Barat. Pemprov Lampung memiliki kewenangan mendistribusikan air kepada 21.045 hektare lahan pertanian. “Targetnya seluruh jaringan irigasi dapat diperbaiki tahun ini,” tandasnya.(RLS)
