Hasto Bongkar Demokrasi Mundur, Populisme Otoriter Mengancam Kedaulatan Rakyat

SLEMAN – Hasto Kristiyanto mengungkap ancaman populisme otoriter yang dinilai semakin menggerus demokrasi, sekaligus menawarkan lima strategi menghadapi kemunduran demokrasi secara serius.
‎
Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam CALD Conference on Democratic Resilience di Karaton Ballroom Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
‎
‎Forum internasional tersebut mempertemukan puluhan delegasi berbagai negara untuk membahas ketahanan demokrasi menghadapi populisme otoriter dan pelemahan institusi politik yang semakin mengkhawatirkan.
‎
Hasto mengawali pidatonya dengan menyampaikan salam Megawati Soekarnoputri, kemudian mengajak peserta meneriakkan “Merdeka!” sebelum mengulas ancaman demokrasi yang tengah berkembang luas.
‎
Menurut Hasto, populisme otoriter kerap memanfaatkan sentimen kerakyatan untuk mendapatkan dukungan, tetapi kemudian berpotensi melemahkan institusi demokrasi setelah kekuasaan berhasil diraih.
‎
“Populisme otoriter dapat menekan kebebasan pers dan menjauhkan penegakan hukum dari rasa keadilan,” kata Hasto dalam forum tersebut kepada para delegasi.
‎
Hasto kemudian menyoroti kondisi demokrasi Indonesia, terutama dinamika Pemilu 2024 yang disebutnya sebagai momentum penting dalam perjalanan kemunduran demokrasi nasional saat ini.
‎
“Kedaulatan rakyat adalah inti dari jiwa PDI Perjuangan,” tegas Hasto saat mengkritik perkembangan politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir secara terbuka.
‎
Menurut Hasto, Pemilu 2024 menjadi puncak kemenangan populisme otoriter yang dibangun bertahap, khususnya sejak periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo berlangsung.
‎
“Norma-norma demokrasi dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran,” tegas Hasto di hadapan peserta konferensi internasional tersebut secara langsung.
‎
Hasto mengutip Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, yang menyebut partai politik memiliki peran penting sebagai penjaga gerbang demokrasi dari ancaman kekuasaan berlebihan.
‎
Jika partai gagal menjalankan fungsi tersebut, kata Hasto, kekuasaan berpotensi semakin terkonsentrasi dan akhirnya tersandera kepentingan oligarki yang semakin kuat.
‎
“Kita sedih dengan realitas ini, namun ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja,” ujar Hasto di Yogyakarta.
‎
Untuk menghadapi ancaman tersebut, Hasto menawarkan lima agenda strategis yang menurutnya dapat memperkuat ketahanan demokrasi sekaligus memperbaiki pelembagaan partai politik nasional.
‎
Agenda pertama menempatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai kekuatan utama melalui partisipasi warga yang bebas, aman, dan terlindungi dalam kehidupan demokrasi sehari-hari.
‎
“Lembaga negara harus bekerja secara netral dan akuntabel,” kata Hasto, sembari mengingatkan bahaya korupsi, disinformasi, serta personalisasi kekuasaan pada figur tertentu.
‎
Agenda kedua menegaskan supremasi hukum sebagai benteng utama menghadapi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, ketidakadilan, dan mahalnya biaya politik dalam kontestasi demokrasi.
‎
“Supremasi hukum harus ditegakkan,” tegas Hasto, karena hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol publik yang efektif.
‎
Agenda ketiga mendorong pelembagaan partai secara substansial melalui kaderisasi, politik berbasis kebijakan, integritas finansial, demokrasi internal, serta mekanisme suksesi kepemimpinan yang terukur.
‎
Hasto menegaskan partai politik tidak boleh bergantung pada figur, sebab institusi yang kuat harus berakar pada ideologi dan mampu bertahan lintas generasi.
‎
Agenda keempat mendorong masyarakat sipil memperkuat pemikiran kritis, kebebasan berpendapat, ruang publik sehat, serta solidaritas menghadapi tekanan politik yang melemahkan demokrasi.
‎
Agenda kelima memperluas demokrasi hingga sektor ekonomi karena demokrasi politik tanpa keadilan ekonomi dinilai belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
‎
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur politik dan pemilu,” tegas Hasto, menyoroti pentingnya tata kelola ekonomi yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
‎
Di akhir pidatonya, Hasto menampilkan Teori Pelembagaan Partai Pelopor sebagai gagasan menghadapi politik figur dan memperkuat organisasi partai secara sistemik untuk masa depan.
‎
“Rakyat biasa dapat mengelola pemerintahannya sendiri, perbedaan diselesaikan tanpa kekerasan, dan keadilan berdiri tegak di atas kekuasaan,” pungkas Hasto penuh penegasan.