Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut ada sejumlah kerawanan keamanan dan ketertiban nasional yang perlu diwaspadai.
Salah satu yang perlu diperhatikan, yakni intoleransi keagamaan.
Ia memberi contoh aksi 411 pada 4 November 2016 dan aksi 212 pada 2 Desember 2016 di mana terjadi mobilisasi massa.
“Meski ditangani baik semua pihak, tapi juga menimbulkan satu indikator yang perlu diwaspadai bersama,” ujar Tito dalam sambutannya saat membuka Rapim Polri 2017 di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Acara itu, kata Tito, menyedot perhatian masyarakat. Massa yang hadir pun sangat besar.
Namun, pengerahan massa itu menunjukkan meningkatnya kelompok transnasional yang berpotensi menggerus cara pandang di Indonesia.
“Ini berakibat ke masalah toleransi dan kebinekaan dan berbahaya bagi NKRI. Ini agenda penting kita,” kata Tito.
Aksi tersebut digelar untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sejumlah pihak melaporkan Ahok atas dugaan menistakan agama. Saat ini kasusnya tengah bergulir di pengadilan.
Tito mengatakan, Polri juga mewaspadai potensi konflik menjelang Pilkada serentak 2017. Polri telah memetakan kerawanan di masing-msing daerah dan menyesuaikan pengamanannya.
“Kita lihat bagaimana polarisasi masyarakat yang dilegalisasi dapat menimbulkan ekses. Kalau tidak ditangani baik, dampaknya panjang,” kata Tito.