Kelebihan Bayar Miliaran Rupiah, Sekwan dan DP2KAD Kompak Mangkir

TULANG BAWANG (PeNa)-Dugaan adanya kerugian negara dari kelebihan bayar yang terjadi di dua Satuan Kerja (satker) Kabupaten Tulang Bawang hingga miliarian rupiah belum mampu ditindak lanjuti Inspektorat setempat.

Pasalnya, baik pihak Sekretariat Dewan (sekwan) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) hingga saat ini belum memberikan klarifikasi kepada pihak Inspektorat Tulang Bawang. Pemanggilan untuk klarifikasi tersebut merupakan tindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Lampung tahun anggaran 2017 yang di duga  terdapat temuan atas kerugian Negara di Kabupaten Tulang Bawang.

Permasalahan tersebut disikapi serius oleh Bupati Tulang Bawang, Terlihat Melalui Surat No.700/ 445/ III.C/TB/VI/2018 tertanggal 25 juni 2018. Dalam surat itu diperintahkan kepada instansi terkait untuk segera ditindak lanjuti temuan dan menyampaikan hasilnya kepada (BPK RI)  perwakilan provinsi lampung Melalui Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Selambat lambatnya 15 hari setelah surat diterima dengan dilengkapi bukti tindak lanjut sesuai rekomendasi.

Menindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan Nomor : 18C/LHP/XVIII.BLP/05/2018. Pada Sekretariat Dewan Kabupaten Tulang Bawang,langsung ditanggapi oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

Irban 4 Tony Goeslow mewakili Kepala inspektorat mengatakan,temuan tersebut sudah di lakukan pemanggilan kepada pihak terkait. ”Kami sudah melakukan panggilan, mulai dari hari senin (01/10), di tujukan untuk sekwan, kabag keuangan, UKK, dan bendahara, yang nanti nya akan ditanda tangani oleh sekda.itu sebelum naiknya berita,saya baru liat kemarin beritanya,” ujarnya, Rabu, 03/10/2018.

Disisi lain,Safril Korwil Lsm Nawacita Provinsi Lampung mengungkapkan, adanya temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dinyatakan selesai dan di saran/rekomendasikan telah ditindaklanjuti secara nyata hingga tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa, sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

“Misalnya, suatu temuan pemeriksaan memuat saran/rekomendasi mengenai Penagihan atas kelebihan bayar atau denda yang belum dipungut dan hasil penagihan/ pemungutan harus disetor ke Kas Negara/Daerah, maka temuan pemeriksaan tersebut dinyatakan selesai jika entitas yang bersangkutan telah menyetor seluruh penagihan/pemungutannya ke Kas Negara/Daerah dan BPK telah menerima bukti setor tersebut. Sebaliknya, apabila bukti tindak lanjut tidak diterima dan/atau baru diterima sebagian, maka temuan pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan belum selesai ditindak lanjuti,” Terangnya.

Safril  juga menjelaskan, tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Selanjutnya BPK menela’ah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.edi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *