PESAWARAN-(PeNa), Soal tidak dilantiknya satu calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Negeri Katon, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pesawaran, Amin Udin janjikan akan melantik dikantornya.
Sebelumnya, Amin mengaku telah melantik semua anggota PPS se Pesawaran,namun faktanya ada satu orang yang terabaikan tidak dilantik karena rohaniwannya tidak ada.”Anggota PPS ini diambil tiga orang per desa,nah kita memiliki 144 desa. Jadi 432 yang telah dilantik,” kata dia.
Namun,ketika diberitahu ada satu orang yang belum dilantik, Amin berkelit dan berjanji akan melantiknya dikantor.”Wah saya tidak tahu kalau ada yang belum dilantik, kalau memang benar nanti akan kita lantik dikantor. Oh iya,tadi memang ada satu peserta beragama budha. Tapi rohaniwannya mungkin terlambat datang sehingga tidak ikut. Karena setahu saya sudah siap semua,makanya tadi saya tunda beberapa saat untuk menunggu dan siap,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan bahwa Pengambilan sumpah dan pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pesawaran beberapa waktu lalu terkesan amburadul. Pantauan PeNa, kegiatan yang dilangsungkan di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pesawaran tersebut terlihat tidak tertib bahkan panitia terlihat gagap. Mulai dari waktu yang molor dari jadwal sebelumnya,prosesi pengambilan sumpah juga tidak dilakukan dengan hikmat seperti halnya pelantikan pada umumnya. Pasalnya,saat berlangsung beberapa peserta calon anggota PPS nampak duduk dan tidak mengikuti sumpah yang dibacakan.
Untuk diketahui, saat prosesi berlangsung ada satu orang peserta bernama Suwandi dari Desa Tri Rahayu Kecamatan Negeri Katon yang di abaikan dan tidak ikut dilantik. Hal ini disebabkan, pihak panitia tidak menyiapkan rohaniwan dari agama Budha yang dianutnya. Akibatnya, Suwandi mengaku kecewa dan merasa tersisihkan.”Padahal,saya mendaftar resmi ke KPU. Dan dinyatakan lolos setelah diverifikasi. Pakai ijazah dan surat legal, tapi kenapa rohaniwannya tidak dihadirkan untuk mengambil sumpah. Masa iya,saya harus mengurus sendiri menghadirkan panditonya,” kata Suwandi.
Amburadulnya prosesi tersebut ternyata sudah diprediksikan oleh beberapa masyarakat. Salah satu sumber yang tidak mau ditulis namanya mengatakan bahwa sejak awal proses penerimaan anggota PPS sudah terlihat tidak tertib bahkan cenderung dilakukan dengan kolusi dan nepotisme.”Ya pasti amburadul,dari proses awal juga sudah terlihat. Pasalnya ada beberapa pendaftar tanpa diketahui kepala desa kok bisa lolos. Dan yang masuk juga banyak tim sukses dari salah satu bakal calon gubernur,” kata dia. PeNa-spt.
