BANDARLAMPUNG (PeNa) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempercepat penyelenggaraan Kongres V pada tahun ini. Padahal hajatan itu sedianya dihelat pada 2020 mendatang.
Hajatan besar partai yang diketui Megawati Soekarnoputri ini dipercepat. Rencananya Kongres V ini dilakukan pada 8 hingga 10 Agustus 2019 di Bali.
“Iya benar, kongres PDIP dipercepat bulan Agustus. Sesuai dengan undangan, tanggal 19 Juni ini kita bakal melakukan rakernas untuk membahas tentang persiapan kongres ini,” kata Dedi Afrizal bendahara DPD PDIP Lampung, Senin (17/6/2019).
Dedi menyebut alasan dipercepatan kongres PDIP ini karena ketua umum PDIP ingin adanya percepatan regenerasi jabatan ketua umum. Ketua Megawati telah menyiapkan penganti dirinya. Namun, lanjutnya, bisa saja kongres itu menetapkan kembali Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum PDIP.
“Saya yakin ketum sedang menyiapkan regenerasi PDIP dengan cermat. Beliau tentunya sedang mempersiapkan penggantinya yang nanti akan ditunjuk. Karena setiap kongres, oleh partai apa pun, agendanya nyari ketum baru,” kata dia.
Dedi belum bisa memastikan, apakah daerah juga bakal melakukan konferda dan konfercab sebelum kongres. Namun biasanya sesuai dengan AD/ART sebelum melakukan kongres, dilakukan terlebih dahulu pemilihan pengurus secara berjenjang muslim dari ranting hingga tingkat daerah.
“Biasanya sih berjenjang, mulai dari ranting. Namun untuk saat ini saya belum tahu, mungkin nanti setelah tanggal 19 baru kita bisa tahu mekanismenya seperti apa,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto pun menjelaskan alasan kongres dipercepat. Dia mengatakan, selain menyesuaikan dengan agenda pemerintahan negara, PDIP juga bermaksud menyesuaikan seluruh agenda strategis partai pasca pemilu 2019.
“Sehingga ini sebagai langkah bagi tugas ideologis strategis partai ke depan. Itulah yang menjadi intisari pemikiran Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto, Jumat (14/6).
Hasto mengatakan, percepatan kongres tak lain untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ke depan. Artinya, ketika anggota DPR/MPR dilantik, presiden-wapres dilantik, lalu kabinet dibentuk, maka struktur partai sudah terkonsolidasi untuk mendukung pemerintah.
“Jadi, keputusan mempercepat sangat strategis dan sebagai implementasi jati diri sebagai partai pelopor,” katanya. (LEK)
