Bandar Lampung (PeNa)-Keprihatinan terhadap dugaan politik uang Paslon Arinal-Nunik pada Pilgub 27 Juni dinilai kalangan tokoh agama akan berdampak buruk terhadap prioritas pemerintahan dalam pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dukungan pemodal terhadap Cagub terpilih otomatis akan terjadi politik balas budi alhasil rakyat menjadi terpinggirkan guna mengamankan kepentingan korporasi.
Selain sistem demokrasi yang tidak berjalan dengan baik, Ketua Ketua Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Kota Bandar Lampung Petrus Paulus berpendapat jika pengambil keputusan dalam roda pemerintahan akan dikendalikan oleh pemodal.
“Jadi siapapun yang memiliki dana besar, maka dia yang akan mengatur,”ucapnya.
Jika sosok pemimpin lahir dari politik uang dikhawatirkan akan berdampak di pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan penyokong dana tersebut dan mengesampingkan rakyat.
”Akan adanya politik balas budi sehingga roda pemerintahan tidak bisa berjalan baik. Karena pemimpin itu akan mengutamakan mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan,”ucapnya.
Kendati demikian, jika Lampung bersih dari politik uang, ia meyakini kedepan Lampung akan menjadi provinsi yang luar biasa dengan melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) yang berpotensi untuk dikembangkan.
“Kalau sistim pemerintahan dimulai dengan jujur dan bersih, maka roda pemerintahan pun akan berjalan dengan baik,”ujarnya.
Ia berharap, para penyelenggara pemilu bisa mengusut tuntas dugaan politik uang tersebut.
“ Kalau sudah terbukti bersalah adanya money politik, maka dengan tegas harus diproses secara hukum agar masyarakat bisa belajar berpolitik dengan baik dan sistim pemerintahan bisa berjalan tanpa adanya tekanan dari siapapun,”ucapnya.
