BANDARLAMPUNG(PeNa) –Secara tegas, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Firli Bahuri, bakal melakukan monitoring untuk mencegah terjadinya money politik dalam pilkada 9 Desember mendatang.
Hal ini dikatakan oleh Firli Bahuri, usai melakukan rapat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu beserta kepala daerah se-Lampung, di gedung Pusiban kompleks perkantoran Gubernur Lampung kamis (6/8).
Dia menyebutkan, salah satu factor terjadinya korupsi adalah cost politik pilkada terlampau tinggi, karena money politik dalam pilkada perlu diawasi.
“Kita ingin pilkada 9 desember mendatang berjalan dengan fair, bebas dari money poltik. Sebab salah satu penyebeb tingginya cost politik pilkada adalah money politik. Ini merupakan awal terjadinya korupsi,” kata dia.
Firli pun menyebut, saat ini lembaga anti rasuah ini sedang membangun komunikasi dengan partai politik agar tidak ada lagi mahar politik untuk rekomendasi pencalonan.
“saat ini komunikasi juga sedang kita bangun dengan partai politik agar tidak ada mahar politi. sebab seluruh kegiatan pemilihan kepala daerah tidak ada money politik,” kata nya.
Money Politik, KPK Monitor Pilkada Lampung
