P E S A W A R A N (PeNa), Musyawarah Daerah (Musda) ke-III Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Pesawaran digelar dengan menghadirkan sejumlah pengurus Provinsi Lampung dan tamu undangan di Aula Djunjungan Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan, Rabu (09/11/2022).
Kegiatan yang berlangsung hingga sore hari tersebut juga dihadiri Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bumi Andan Jejama serta lembaga profesi bidang kesehatan.
Ketua PPNI Kabupaten Pesawaran Widodo yang sebelumnya menjabat hingga dua periode telah didemisionerkan karena telah habis masa jabatannya pada tahun 2021 lalu dan kemudian dilakukan proses pemilihan dengan melibatkan 10 Dewan Pengurus Komisariat (DPK) dimana masing-masing DPK dipungut satu suara untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi ketua nantinya. Namun, seyogyanya masing-masing DPK memiliki 3 hak suara.
DPK yang dimaksud adalah DPK Bernung, DPK Gedong Tataan, DPK Kota Dalam, DPK Kedondong, DPK Punduh Pidada, DPK Padang Cermin, DPK Tegineneng, DPK Kalirejo, DPK RSUD Pesawaran dan DPK Dinas Kesehatan.
Sementara, calon Ketua PPNI setempat yang maju mencalonkan diri adalah Wahyan, Margono dan Firman. Setelah dilakukan proses pemungutan suara, Wahyan didaulat menggantikan Widodo dengan memperoleh 5 suara, karena Margono hanya 3 suara, Firman 1 suara dan 1 suara didapati tidak sah.
Proses musyawarah daerah untuk menentukan kepengurusan yang baru tersebut berjalan dengan demokratis dan tertib. Hasilnya, Wahyan yang banyak memiliki usaha pelayanan kesehatan tersebut bakal memimpin 570 perawat yang tergabung pada PPNI Kabupaten Pesawaran periode 2022 hingga 2027 mendatang.
“Terima kasih atas kepercayaan rekan sejawat atas dukungannya sehingga proses Musda ke-III PPNI Kabupaten Pesawaran berjalan dengan tertib dan demokratis. Nantinya akan segera kita lakukan koordinasi lebih lanjut guna menggerakan roda organisasi ke arah yang lebih baik lagi, ” kata Wahyan.
Sebelumnya, Ketua PPNI periode 2016-2021 Widodo mengatakan bahwa seharusnya kepengurusan dirinya telah berakhir sejak tahun lalu, namun karena adanya pandemi covid-19 melanda, sehingga musda III baru bisa digelar pada tahun ini.
“Saya ucapkan terimakasih kepada para pengurus dan anggota yang telah membantu pada periode kepemimpinan saya, dan saya berharap dalam musda ke-III yang digelar hari ini dapat memunculkan pemimpin yang dapat membawa PPNI ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya,” kata dia.
Ia juga berpesan kepada Ketua PPNI Kabupaten Pesawaran terpilih nantinya lebih mengayomi dan kompak sehingga dapat mengakomodir rekan sejawatnya yang non PNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
“Kepada ketua terpilih, kiranya dapat mengakomodir rekan yang non PNS agar dapat masuk PPPK dan kebijakannya nanti lebih berpihak kepada anggota, ” tutur dia.
Menanggapinya, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan, selama pandemi Covid-19 melanda negeri perawat menjadi garda terdepan dalam melakukan penanganan, maka dari itu dirinya memberikan apresiasi tinggi kepada para perawat yang sudah berdedikasi tinggi dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta pelayanan terhadap masyarakat.
“Pada kesempatan ini, saya selaku Bupati Pesawaran menyampaikan penghargaan, rasa hormat, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga perawat khususnya yang bertugas di wilayah Bumi Andan Jejama, yang telah mendukung segala program kesehatan yang telah dicanangkan,” kata dia.
Disampaikan, terkait dengan permasalahan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak khususnya untuk tenaga kesehatan, pihaknya tengah berusaha untuk mengakomodir semua para nakes diangkat menjadi PPPK.
“Jadi yang kita pikirkan ini semua tenaga honorer, baik Nakes, guru ataupun lainnya, namun kita tidak bisa sekaligus mengakomodirnya, makanya kita menerapkan pengangkatan secara bertahap, karena kemampuan anggaran kita terbatas,” ujar dia.
“Karena harus diketahui, pemerintah pusat tidak menambahkan anggaran kepada daerah untuk gaji para PPPK, namun kita dituntut untuk memutar otak bagaimana anggaran kita bisa bertambah, dan melakukan efisiensi anggaran, agar agar para honorer kita ini dapat diangkat menjadi PPPK,” tegas dia.
Oleh: sapto firmansis
