Pengawasan Pemilu Jangan Libatkan Anggota Yang Bermasalah

BANDARLAMPUNG-(PeNa), Polda Lampung gelar Bimbingan teknis (Bimtek) Propam dengan tema Mewujudkan Propam Yang Promoter Guna Mensukseskan Pengamanan Pilpres dan Pileg 2019, di Ballroom 1 Hotel Novotel, Bandarlampung, Selasa (13/11).
Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto mengatakan bahwa pengawasan melekat dan tidak melibatkan anggota yang bermasalah khususnya pada jabatan yang strategis dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu 2019 mendatang.
“Lakukan pengawasan melekat dan tidak melibatkan anggota yang bermasalah khususnya di jabatan yang strategis dalam pelaksanaan pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang, ” kata dia.
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2019, telah memasuki tahapan masa kampanye, tentunya bayak  pelanggaran yang akan terjadi yang terlibat dalam kegiatan politik praktis diantaranya, dukungan keberpihakan terhadap salah satu paslon legislatif dan partai politik, tidak melaksanakan pengamanan Pemilu, menyebarkan hoax melalui media sosial (Medsos) dan black campaign, membocorkan rahasia Polri, membocorkan hasil perhitungan suara.
“Oleh sebab itu, Propam harus membangun kesadaran hukum, sebagai konsultan, serta mampu menegakan koreksi penegakan hukum secara internal, hingga pelaksanaan Pileg dan Pilpres mendatang tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan anggota polri,” ujar dia.
Lebih lanjut orang nomor satu di Polda Lampung menjelaskan dalam sambutannya, penyimpangan polisi ada dua macam yakni, penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang seperti, ada aturan hukum dilabrak. Padahal, dalam melaksanakan tugas disatu sisi tidak boleh ragu-ragu, sisi lain tidak boleh kebablasan.
“Kalu ragu-ragu berarti ada pembiaran. Jadi, tugas polisi itu sulit. Artinya, belajar dengan aturan dan ikuti bagaimana beracara dan  penyalahgunaan wewenang itu  bisa ketahuan bagaimana waktu beracara pidana. Kalau KUHP kita tahu, tetapi ada UU lain juga harus kita ketahui. Misalnya, tipidter dan UU perlindungan anak. UU ini berbeda dan pidananya juga berbeda, yang kita pahami itu bagaimana beracaranya. Kalau tidak pernah baca tidak akan tahu, apa lagi delik Pemilu, harus tahu apa sih delik Pemilu, apa saja sih UU Pemilu, bagaiman laporannya, bagaimana pelimpahan, dan bagaimana penyelidikan, jangan sampai kita berbicara Pemilu tapi tidak tahu, ” terang dia.
Kapolda menambahkan, tingkatkan kerjasama dan sinergi dengan seluruh stakeholders, baik itu pengawas Pemilu, penyelenggra Pemilu dan penegak hukum lainnya, termasuk partai dan tim sukses.
“Propam harus memberikan pengetahuan anggota terkait aturan, disiplin dan kode etik polri dalam melakukan pelayanan, kemampuan lainnya. Perhatikan prosedur penggunaan senjata api dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu. Percepat proses pelanggaran disiplin dan kode etik polri, guna mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan, ” tegas dia. PeNa-obin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *