Ketika Anggaran Sibuk Membiayai Proses, Rakyat Masih Menunggu Hasil.
Ada satu pertanyaan yang seharusnya membuat pengambil kebijakan tidak nyaman: Jika uang rakyat begitu besar, mengapa manfaatnya tidak terasa sebesar itu?
Pertanyaan ini bukan retorika.
Angka-angkanya ada. Dari 322 paket kegiatan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Lampung dengan total anggaran Rp77.079 miliar, hanya 79 kegiatan dengan nilai sekitar Rp16,419 miliar yang secara langsung terlihat menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selebihnya? 243 paket dengan nilai Rp60.660 miliar. Di sinilah pemerintah seharusnya berhenti sejenak dan bercermin. Bukan sekadar melihat apakah semua paket sudah masuk sistem. Bukan sekadar menghitung berapa anggaran terserap. Tetapi melihat lebih jauh: berapa banyak rakyat yang benar-benar merasakan hasilnya?
Sebab rakyat tidak hidup dari angka serapan. Rakyat hidup dari jalan yang bisa dilewati. Dari air yang bisa diminum. Dari drainase yang tidak membuat rumah kebanjiran. Dari sanitasi yang layak. Dari lingkungan yang sehat. Dan dari rumah yang manusiawi.
Ketika Proses Lebih Ramai Daripada Hasil
Ada konsultansi. Ada perencanaan. Ada supervisi. Ada studi. Ada tenaga ahli. Ada dokumen. Ada berbagai kebutuhan administratif. Semua itu mungkin diperlukan. Tetapi jangan sampai pemerintah terjebak pada satu penyakit lama: terlalu sibuk mengurus proses, sampai lupa kepada hasil. Sebab rakyat tidak pernah memilih pemerintah agar pemerintah pandai membuat paket.
Rakyat memilih pemerintah agar masalah mereka diselesaikan. Di sinilah APBD seharusnya berbicara. Bukan dengan bahasa birokrasi. Tetapi dengan bahasa kehidupan. Jalan yang lebih baik. Air yang mengalir. Drainase yang berfungsi. Rumah yang layak. Lingkungan yang sehat. Kalau hasil itu belum menjadi wajah utama sebuah anggaran, maka wajar bila publik bertanya: ke mana sebenarnya keberpihakan anggaran diarahkan?
