PESISIR BARAT-(PeNa), Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) berkomitmen dalam pengembangan Kabupaten layak anak. Demikian terungkap pada Rapat Verifikasi Lapangan HYBRID (VLH) Kabupaten setempat di Ruang Batu Gughi, Jum’at (28/05/2021).
Rapat yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DPPPA) kabupaten setempat tersebut dilangsungkan secara virtual dengan dibuka Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini dan didampingi Sekda Kabupaten Pesisir Barat N. Lingga Kusuma, MP dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Kadek Hartawan.
“Anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa di masa depan. oleh karena itu, mempersiapkan generasi penerus sebagai pewaris bangsa yang berkualitas berarti membangun dan mensejahterakan kehidupan anak sedini mungkin dan anak wajib mendapat perlindungan dari siapapun juga, ” kata A. Zulqoini dalam sambutannya.
Menurutnya, Kabupaten layak anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
Ia juga menuturkan, sedikitnya ada tiga komitmen Kabupaten Pesisir Barat dalam hal pengembangan kabupaten layak anak, diantaranya :
1. Terbentuknya Gugus Tugas Kabupaten Layak anak yg tertuang dalam keputusan Bupati Pesisir Barat nomor b/280/KPTSk/iv.08/hk-psb/2019.
2. Terbentuknya forum anak di Kabupaten Pesisir Barat melalui keputusan Bupati Pesisir Barat nomor b/539/kpts/iv.08/hk-psb/2019
3. Tersedianya ruang bermain anak dan pelayanan ramah anak di pusat kesehatan masyarakat dan kawasan wisata, adanya sekolah ramah anak, Masjid ramah anak, kawasan tanpa rokok dan masih banyak lagi.
Kedepan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat lebih mengoptimalkan fungsi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam mensinergikan program dan kegiatan layak anak yang ada di kabupaten Pesisir Barat. Lalu, menyusun rencana aksi layak anak yang sinergi dengan RPJMD. Dan, forum anak Kabupaten Pesisir Barat dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat, ” tegas dia.
Melengkapinya, Ketua Tim Evaluasi Nasional KLA Kementerian PPPA RI Taufieq Uwaidha, mengatakan Kabupaten Layak Anak merupakan suatu program yang terintregasi dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak.
“Kabupaten Layak Anak melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang salah, juga merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui perintegrasian komitmen dan sumber daya dari semua unsur yang ada, ” kata dia.
Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Barat Yulna Wati A. Zulqoini Syarif, Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pesisir Barat beserta Pengurus dan Anggotanya, UPT PP dan PA, Dunia Usaha, Media, perwakilan lembaga masyarakat, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat.
Oleh: Ana/Siti
