PESAWARAN-(PeNa), Setelah menginisiasi pelayanan satu perawat disetiap desa, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Kesehatannya tinggal menunggu regulasi yang segera dikeluarkan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Harun Tri Joko yang diwakili Sekretaris Dinasnya Widodo mengatakan bahwa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah berkoordinasi dengan Pemerintah pusat.
“Tadinya kita sudah mau bentuk Peraturannya di daerah, baik itu Perbup atau Perda, namun kami dapat informasi bahwa Pemerintah pusat juga telah menyiapkan regulasinya yang melibatkan tiga Kementrian, yaitu Kementrian Kesehatan, Kemendes dan Kemenkeu, makanya kita juga masih tunggu regulasi tersebut,” kata dia.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran meminta Pemerintahan Desa untuk bisa merealisasikan program kesejahteraan kesehatan ditengah masyarakat Desa.
“Sebenarnya Pemerintahan desa bisa ikut berperan aktif dalam peningkatan kualitas kesehatan ditengah masyarakat desa,” tutur dia.
Menurutnya, saat ini Pemerintahan desa dinilai mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan APBDes.
“Sesuai regulasi yang berlaku, disitu ada pos 10 persen dari Dana Desa (DD) yang khusus untuk sektor kesehatan, kenapa ini tidak dimaksimalkan untuk masyarakat desa,” ujar dia.
“Untuk fasilitas bisa disiapkan ruangan di Balai Desa ataupun tempat lainnya, dan yang pasti selain bisa membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga medis, masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Asosiasi Pemerintah Desa Indosesia (APDESI) Kabupaten Pesawaran,tinggal direalisasikan dengan payung hukum yang tegas agar tidak menimbulkan persoalan.
“Kami pernah sampaikan kepada APDESI, untuk bisa membuat program seperti satu desa satu perawat, dimana tenaga kesehatan itu nantinya akan digaji menggunakan APBDes yang tugasnya khusus memberikan pelayanan kesehatan gratis terhadap masyarakat desa,” tegas dia.
Oleh:sapto firmansis
