KALIMANTAN UTARA – Minimnya pengetahuan buruh akan Undang Undang (UU) Ketenagakerjaan serta kurangnya sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja. Kembali membuat kaum buruh makin tersudut oleh banyak perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Di Bulungan, Kalimantan Utara (Kalut), kaum buruh terpaksa harus berhadapan dengan aparat TNI (Brigif) yang terindikasi menjadi ‘bodyguard’ perusahaan. Aparat yang seharusnya bertugas menjaga keamanan negara, justru melakukan tindakan secara paksa penurunan spanduk yang dipasang di mess atau rumah tinggal para pekerja Perusahaan BCAP (Kelapa Sawit).
Salah satu Pengurus Pusat FPBI (Federasi Perjuangan Buruh Indonesia) Santoso Widodo, menceritakan, awal mula pada 18 Desember kemarin, FPBI cabang Bulungan, Kalut, berinisiatif melakukan sosialisasi UMK 2018 dengan cara membuat spanduk yang dipasang di mess atau rumah.
Namun, sambung Santoso, spanduk diturunkan paksa oleh pihak Brigif hari ini, yang entah punya kepentingan apa mereka berada di lingkungan perusahaan.
“Bukankah tugas militer adalah sebagai pertahanan negara dan punya kepentingan apa mereka berada di lingkungan perusahaan,” sesal Santoso, via ponselnya, Selasa (19/12).
Masih katanya, hingga saat ini pekerja masih terus ditekan oleh pihak perusahaan dan pihak keamanan perusahaan. Mereka mengatakan bahwa pemasangan spanduk harus medapatkan izin dari Polres. “Padahal persoalan tersebut bukan aksi unjuk rasa jadi tidak ada aturan harus izin ke pihak kepolisian,” jelasnya
Padahal, menurut Santoso, serikat buruh FPBI hanya sekedar melakukan sosialisasi tanpa aksi massa, yang dimana juga sudah tertera dalam himbauan dari Dinas Tenaga Kerja agar semua pihak membantu mensosialisasikan terkait ketetapan UMK ini.
“Inilah salah satu alasan kami (FPBI) melakukan sosialisasi dengan menggunakan spanduk agar diketahui oleh para pekerja dan juga harapannya dilaksanakan oleh perusahaan, yang sudah seharusnya taat terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan,” ungkap Santoso.
Atas kejadian tersebut, FPBI akan melaporkan kejadian ini kepada pemerintah kabupaten setempat atas ulah perusahaan yang melibatkan oknum aparat TNI. “Senin depan kami sudah berencana untuk menginisiasi kejadian ini langsung ke pemerintah. Karena kami juga sudah beritikad baik untuk bertemu pihak perusahaan, namun hanya diterima oleh penjaga perusahaan itu sendiri. Sama saja mereka (perusahaan) menolak kami,” tandasnya.
