Lampung Timur – (PeNa), Konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas yang berlangsung lebih dari empat dekade akhirnya masuk fase penanganan serius. Pemerintah menggabungkan pembangunan pagar pembatas sepanjang 138 kilometer dengan skema pembiayaan berbasis pasar karbon sebagai solusi jangka panjang.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan, langkah ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap usulan awal yang dinilai belum cukup menyelesaikan konflik.
“Kalau hanya 11 kilometer, konflik tidak akan selesai. Ini persoalan 43 tahun yang berdampak luas, dari korban jiwa hingga kerusakan lahan dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat untuk menghadirkan solusi permanen bagi kawasan rawan konflik satwa dan manusia.
Warga Terdampak, Daerah Dorong Solusi Nyata
Dampak konflik selama ini dirasakan langsung oleh warga desa penyangga. Lahan pertanian rusak, hasil panen hilang, hingga ancaman keselamatan menjadi risiko yang terus menghantui.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyebut kondisi tersebut sudah terlalu lama membebani masyarakat.
“Selama puluhan tahun, masyarakat kami hidup berdampingan dengan risiko. Lahan rusak, hasil panen hilang, bahkan keselamatan terancam,” katanya.
Menurutnya, keberadaan taman nasional belum sepenuhnya memberi manfaat bagi warga sekitar.
“Keberadaan taman nasional belum memberi manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. Justru mereka yang paling sering terdampak,” ujarnya.
Ia berharap program ini menjadi titik balik bagi daerahnya.
“Kami berharap ini jadi solusi jangka panjang, tidak hanya mengurangi konflik, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai pembangunan pagar sepanjang 138 kilometer sebagai langkah besar yang akhirnya diambil pemerintah pusat.
“Ini bentuk keseriusan pemerintah pusat. Konflik puluhan tahun tidak bisa diselesaikan dengan langkah kecil,” kata Mirza.
Ia juga menyoroti dampak konflik terhadap ekonomi wilayah sekitar.
“Konflik ini tidak hanya soal keselamatan, tapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi desa-desa di sekitar kawasan,” tambahnya.
Dengan skema baru ini, Way Kambas tak hanya menjadi kawasan konservasi, tetapi juga menjadi ujian apakah perlindungan satwa dan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan beriringan.
