Akademisi UBL Didaulat Bicara Dampak Kemiskinan di Amsterdam

AMSTERDAM – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Bandar Lampung Deddy Winarwan menjelaskan, persoalan kemiskinan merupakan dampak dari ketidakadilan distribusi manfaat pembangunan nasional.
Menurutnya, dampak kemiskinan saat ini, sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah di masa lalu, yang seringkali tidak peka dalam melihat dinamika antara masyarakat desa dan negara.
” Pemerintah harus mulai menghilangkan model-model kebijakan yang melahirkan diskriminasi pembangunan desa. Dengan mengembalikan otonomi asli desa,” Jelas Deddy Winarwan kepada usai didaulat menjadi pembicara dalam seminar internasional di Van Vollenhoven Institute Leiden University, Amsterdam, Senin (23/5)
Seminar tersebut, kata Deddy membahas mengenai dinamika perubahan Tata Kelola Pemerintahan Desa pasca diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
‚ÄúTema yang saya sampaikan dihadapan 250 peserta yang berasal dari berbagai negara yakni mengenai Revitalization of Village Governance in National Development,” Ujar Lulusan Doktor Ilmu Studi Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada dengan Predikat Cumlaude ini.
Adapun pembicara yang dihadirkan dalam seminar ini diantaranya Prof. Ben White, Prof. Adriaan Bedner, Prof Gerry van Klinken, Prof. Keebet von Benda Beckmann, Prof. Olle Tornquist, Prof. Carol Waren, Prof Takeshi Ito, DR. Ward Berenschot , DR. Deddy Winarwan.
“Seminar bertujuan untuk mendiskusikan desain penelitian dan metodologi untuk program penelitian mengenai Desa dan Tata Kelola Pemerintahan Desa pasca diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014,” Ungkapnya yang saat ini ditugaskan di Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI)
Akademisi Universitas Bandar Lampung yang juga pengamat Kebijakan Publik  Indonesia DR. Deddy Winarwan didaulat menjadi salah satu narasumber mewakili indonesia.
Kemudian, Pria kelahiran Kotabumi 38 Tahun yang lalu itu menegaskan,  seminar diharapkan mampu menstimulasi pemerintah, supaya mengambil langkah-langkah strategis.
“Pemerintah melalui aktor pembuat kebijakan wajib memiliki kompetensi  dalam merumuskan kebijakan sebagai upaya pengentasan kemiskinan (pro-poor) sesuai amanat UUD 1945,” Tegas dia.
Seminar tersebut bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, KITLV Belanda dan Asian Modernities and Traditions 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.