P R I N G S E W U -(PeNa), Beberapa masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum yakni Polri dan Kejaksaan segera menangani dugaan proyek asal jadi pada pembangunan ruang kelas baru, ruang guru, ruang UKS dan pembangunan WC di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pringsewu.
Menurutnya, penanganan bisa segera dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan data dan keterangan dari pihak yang terkait.
“Kan bisa, Pak Jaksa atau Pak Polisi langsung melakukan penyelidikan dilapangan. Bisa langsung meminta keterangan dan mengambil beberapa sampel material atau lainnya guna dilakukan uji mutu melalui laboratorium,” kata salah satu warga dilingkungan sekolah yang menerima proyek pembangunan.
Senada juga dikemukakan Abdul Hamid Naga Alam salah satu pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Lampung. Pihaknya mengaku setelah membaca berita pelitanusantara.co.id, akan melakukan investigasi mendalam guna mengumpulkan informasi dan data yang kemudian akan dilaporkan kepada pihak terkait.
“Ini tidak bisa dibiarkan, nanti kami juga akan mendalami dari proses lelang paket pekerjaan hingga serah terima kunci kepada penerima manfaat. Nah, ada atau tidaknya temuannya nanti akan kita konfirmasi ke Bupati, apakah ada keterlibatannya atau tidak, baru kita buat laporan secara resmi ke kejaksaan,” kata dia,Selasa (04/08/2026).
Ditegaskan, penting dilakukan pendalaman sehingga mempermudah pengawalan ketika kasus tersebut nanti dipenyidikan.
“Kami memang harus mengetahui secara langsung, apakah ada atau tidak perbuatan melawan hukumnya kan itu kewenangan penyidikan. Kami nanti hanya menyajikan data informasi yang akurat agar dapat mempermudah saja, dan ini uang rakyat lho, harus dipertanggungjawabkan secara benar,” tegas dia,lantang.
Untuk diketahui, Sekolah yang mendapatkan proyek pembangunan tersebut diantaranya adalah SDN 3 Pringsewu Barat dengan anggaran Rp.564.902.652,86. Kemudian, SDN 2 Rantau Tijang dengan anggaran Rp.554.445.268,43. Dan, SMPN 1 Adiluwih dengan anggaran Rp.689.772.235,12. Serta, SMPN 1 Ambarawa juga telah menghabiskan Rp.899.756.373,52.
Lalu, SMPN 1 Satap Pardasuka dengan anggaran Rp.449.922.212,51. Dan, SDN 3 Pujodadi dengan menelan anggaran Rp.739.970.471,21. Kemudian, SMPN 1 Gading Rejo dengan anggaran Rp.554.962.390,42. Dan, SDN 3 Wonodadi dengan anggaran Rp.569.991.468,95. Serta, SDN 2 Wonodadi dengan anggaran Rp.554.445.335,93 dan SMPN 2 Sukoharjo yang menelan anggaran Rp.544.911.519,52.
Pada bangunan yang baru saja dibangun tersebut, kuat diduga tidak menggunakan material yang ditentukan. Misalnya, yang terlihat mata telanjang adalah bangunan tersebut menggunakan besi ukuran kecil dan polos pada tiang konstruksinya.
Serupa juga dapat dilihat pada bangunan yang telah selesai dibangun di sekolah-sekolah lainnya. Pihak sekolah sangat berharap ada perbaikan sehingga kedepan bisa digunakan tanpa khawatir terjadi sesuatu.
“Ini kemarin saya yang pasang besi sendiri, karena atapnya goyang kena angin jadi sobek. Khawatir nambah parah, kami panggil tukang sendiri dan memperbaiki dengan memasang besi reng,” kata Amirudin, Kepala Sekolah SDN 3 Pringsewu Barat.
Pada proyek tersebut, pemerintah daerah setempat telah menggelontorkan bermilyar-milyar rupiah dengan tujuan mulia. Untuk menanggapinya, sayangnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Supriyanto masih belum dapat dikonfirmasi.
