BANDARLAMPUNG (PeNa)- Terpilihnya Arinal Djunaidi sebagai ketua DPD I Partai Golkar Lampung pada Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) di Hotel Sheraton, Rabu (14/12) menjadi bukti jika proses demokrasi yang ada di tubuh golkar tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Lembeknya mental kader internal yang lebih memilih diam dan mundur dari pencalonan dinilai pengamat sebagai langkah mundur dan belum mampu keluar dari orientasi pragmatis kekuasaan, bahkan mantan Ketua DPD I Alzier Dianis Thabranie (ADT) hanya garang di awal, karena saat Musdalub di gelar (ADT) memberikan pernyataan mencabut tuntutan atas pencopotan dirinya.
Pengamat Universitas Lampung (Unila), Dedy Hermawan berpendapat sebagai Partai besar, Golkar tidak mampu menunjukkan proses demokrasi yang baik , adanya kompromi politik yang dibangun dengan mengakomodir kepentingan kapitalis justru telah mengorbankan kader internal yang juga mempunyai potensi untuk menjabat Ketua DPD I Lampung.
“Sebagai partai tua, seharusnya Golkar mampu menjalankan proses kaderisasi ditingkat internal, dengan terpilihnya Arinal secara aklamasi itu menandakan partai golkar bukan partai kader. Partai kader itu tidak memungut orang di jalan ataupun tiba-tiba jatuh dari langit, kita juga sedih melihatnya karena golkar belum mampu bangkit dari masa lalu yang cenderung berorientasi pada pragmatisme kekuasaan,tegas Dedy saat di hubungi melalui sambungan telepon, Rabu (14/12).
Keputusan Musdalub yang kompak memilih Arinal secara aklamasi, ditenggarai hasil intervensi oknum pengusaha yang notabene menjadi donatur tunggal dalam mencalonkan mantan Sekdaprov itu menjabat Ketua DPD I Lampung.
Indikasi adanya kekuatan korporasi yang berperan dalam pencalonan Arinal menurut Dedy erat kaitannya dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 mendatang. Ia melihat kaum kapitalis memiliki tujuan tertentu dengan menjadikan Arinal sebagai Boneka.
Jika tidak ada kekuatan yang sangat kuat khususnya dari segi finansial, tidak akan mungkin Arinal mampu menjabat sebagai Ketua DPD I melalui Musdalub terpilih secara aklamasi. Memang ini tidak mampu ditolak oleh kader internal yang biasanya takut dengan sanksi yang diberlakukan jika membangkang kebijakan partai, Sekaliber Alzier pun tunduk bahkan Aziz Samsudin pun mundur,urainya.
Korporasi yang berada di belakang Arinal,lanjutnya dikenal mempunyai jaringan yang kuat, kedekatan dengan politisi dan birokrat memang sengaja dijalin untuk memuluskan kepentingan usaha di daerah tersebut dan itu pun di alami oleh provinsi Lampung.
Korporasi itu kan sangat kuat dalam hal modal dan jaringan, dan Lampung pun mengalami hal itu. Derasnya intervensi korporasi terhadap politisi, birokrat bahkan Kepala daerah sekalipun tidak akan mampu ditolak, karena korporasi rela mengeluarkan biaya berapapun untuk mengamankan kepentingan usahanya, dan ini yang sedang terjadi di Lampung,katanya.
Terpisah salah satu Waki Ketua Bidang Petani dan Nelayan DPD II Kota Bandar Lampung, Fasni Bima menyesalkan keputusan DPP dan DPD yang telah menggadaikan partai demi kepentingan sesaat.Terpilihnya Arinal sebagai Ketua DPD I dinilainya cacat hukum dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
“Jujur saya tidak rela dunia dan akhirat, mengapa DPP tega menggadaikan partai ini pada kader karbitan yang tidak mengerti partai. Ini jelas cacat hukum karena dalam AD/ART jelas mengatur jika mau mencalonkan diri minimal pernah menjadi pengurus partai selama dua tahun berturut-turut,ungkapnya.
Dia menambahkan, DPP dan DPD serta DPD II yang memiliki hak suara terlalu terburu-buru memutuskan memilih Arinal secara Aklamasi, alasannya selain cacat hukum mantan Sekdaprov itu sedang bermasalah dengan hukum terkait adanya laporan dugaan korupsi semasa menjabat sebagai Sekda.
“Apalagi dia kan sedang bermasalah, dari media yang saya ketahui Arinal dilaporkan atas dugaan korupsi saat menajdi Sekdaprov, mau dibawa keaman golkar ini jika pimpin kader yang tidak jelas dan bermasalah,keluhnya.
Diketahui, dalam Musdalub yang diketuai Fredy Latumahina menetapkan Arinal Djunaidi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Lampung secara aklamasi, sejumlah kader internal yang mundur dari pencalonan hanya menyisakan Arinal yang tetap maju, alhasil diputusakn untuk memilih secara aklamasi.
” Keputusan memilih Arinal secara Aklamasi sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Musdalub dalam Juklak 5/DPP/Golkar/VI/2016 tentang penyelenggaraan musyawarah Partai Golkar di Daerah. Dan Unsur unsur yang memilki hak suara juga sepakat,jelas Ketua Panitia Pelaksana Musdalub, Riza Mirhadi.(BG)
