Desil Data Bergeser, Syauqi Desak Pemerintah Jangan Rampas Hak Warga

‎Data bergeser, hak warga ikut terancam. Bantuan sosial tertahan, KIP mahasiswa kandas, bahkan pasien cuci darah dilaporkan ditolak ketika membutuhkan layanan kesehatan.
‎
SLEMAN (PeNa – Pergeseran desil data warga kini memicu sorotan tajam Komite III DPD RI karena berdampak langsung terhadap bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan tepat di lapangan.
‎
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama pemangku kepentingan di Kantor DPD RI DIY, Kamis (10/9/2026), guna mencari solusi dan mencegah kerugian masyarakat.
‎
Wakil Ketua Komite III DPD RI Syauqi Soeratno mengatakan laporan warga berdatangan dari berbagai daerah terkait perubahan desil yang merugikan yang membutuhkan kepastian layanan.
‎
“Ini menjadi persoalan serius manakala terkait langsung dengan kebutuhan dasar warga masyarakat,” ungkap Syauqi dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, bukan sekadar persoalan administratif pemerintah.
‎
Menurut Syauqi, persoalan semakin serius karena konstitusi mengamanatkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagai kelompok yang harus dilindungi secara adil dan manusiawi.
‎
Ia mengungkapkan laporan mengejutkan, termasuk warga yang sudah terjadwal cuci darah tetapi mengalami penolakan akibat perubahan data desil penerima serta tidak mengorbankan warga terdampak.
‎
“Sementara konstitusi mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara,” tegas Syauqi menyoroti kewajiban pemerintah hingga menimbulkan ketidakpastian baru.
‎
Selain kesehatan, perubahan desil disebut mengganggu akses pendidikan mahasiswa yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima program KIP dan sedang menyelesaikan administrasi menghadapi perubahan data.
‎
Anggota Komite III DPD RI asal Gorontalo Jasin Usman Dilo mengatakan perubahan desil bahkan terjadi ketika proses penerimaan KIP hampir selesai sebelum batas administrasi berakhir.
‎
“Mahasiswa sebelumnya masuk kategori penerima, namun desil berubah ketika proses administrasi hampir selesai sehingga program tidak dapat diproses,” kata Jasin dalam sistem pendataan pemerintah.
‎
Menurut Jasin, perubahan tersebut menimbulkan persoalan karena masyarakat tidak selalu memiliki waktu cukup memperbaiki data sebelum batas program pemerintah berakhir ketika proses bantuan berlangsung.
‎
“Kalau memang data ini belum final, mestinya kebijakan lama dipakai dulu,” ujar Jasin, meminta perubahan dilakukan setelah sistem benar-benar siap bagi warga terdampak.
‎
Jasin menilai pemerintah membutuhkan mekanisme verifikasi dan pembaruan data lebih cepat agar perubahan kondisi warga segera dapat diakomodasi tanpa mengorbankan penerima tanpa mengorbankan hak penerima sebelumnya.
‎
Rapat itu menghadirkan BPS, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Ombudsman untuk menyandingkan data dengan bukti kondisi lapangan secara objektif dan terbuka.
‎
Syauqi mengatakan laporan serupa muncul di sejumlah daerah, termasuk Gorontalo dan Sulawesi Tengah, sehingga persoalan ini dinilai bukan kasus lokal yang membutuhkan perlindungan segera.
‎
Di DIY, Syauqi menyebut sekitar 71.000 warga tahun lalu terancam kehilangan hak setelah terjadi pergeseran data dari DTKS menuju DTKSN dengan data terbaru.
‎
“Data dan evidence ini akan kami bawa pada rapat kerja bersama Menteri Sosial dan Kepala BPS RI pekan depan,” kata Syauqi agar pemerintah segera bertindak.
‎
DPD RI ingin memastikan berbagai laporan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat yang menghadapi kegelisahan akibat ketidakpastian perubahan data penerima bantuan pemerintah demi memastikan perlindungan warga.
‎
“Kami ingin memastikan apa yang kami sampaikan memang menjadi aspirasi masyarakat,” ujar Syauqi, menegaskan keresahan warga harus mendapat perhatian serius secara berkala dan menyeluruh selalu.
‎
Para pemangku kepentingan menyoroti pentingnya data lebih terkini, komprehensif, dan faktual agar penetapan desil tidak sekadar berdasarkan penampakan luar sebelum menetapkan status penerima.
‎
Syauqi menilai verifikasi mendalam diperlukan karena kondisi ekonomi warga tidak selalu dapat disimpulkan hanya melalui penilaian visual atau informasi permukaan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
‎
Daerah dapat membangun jaring pengaman bagi warga kehilangan hak, namun keterbatasan anggaran kabupaten dan kota menjadi tantangan besar pemerintah di seluruh wilayah terdampak.
‎
“Jangan sampai ada hak warga, khususnya kelompok miskin, rentan miskin, dan miskin ekstrem, terabaikan akibat persoalan pemutakhiran data,” tegas Syauqi.WAV