PESISIR BARAT – (PeNa), Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), A. Zulqoini Syarif, S.H., menghadiri rapat evaluasi penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae).
Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati lantai 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Pesibar pada Rabu (8/1/2025).
Hadir dalam rapat tersebut Pj. Sekda Drs. Jon Edwar, M.Pd., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Audi Marpi, S.Pd., M.M., unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pesibar Dadang Trihanahadi, perwakilan Wildlife Conservation Society (WCS), OPD terkait, camat, dan peratin dari beberapa pekon terdampak.
Wakil Bupati Zulqoini Syarif menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengupayakan langkah serius dalam menangani konflik yang melibatkan Harimau Sumatera, mengingat keresahan masyarakat yang terus meningkat.
“Keberadaan satgas akan terus dimaksimalkan, termasuk dengan penambahan kamera pantau di titik-titik strategis, pemantauan intensif, dan pemasangan kandang jebak. Kami juga memastikan umpan di kandang jebak akan diganti secara berkala untuk menarik perhatian satwa tersebut,” ungkap Zulqoini.
Ia juga menambahkan bahwa tim patroli khusus akan dibentuk, melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait.
“Tujuannya adalah menggiring harimau liar ini kembali ke habitat alaminya sehingga masyarakat merasa lebih aman,” jelasnya.
Sementara itu, Pj. Sekda Jon Edwar menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait cara menghindari bahaya dari harimau liar dan langkah-langkah yang harus diambil jika berhadapan dengan satwa tersebut.
“Program edukasi ini akan terus dilakukan selama operasi satgas belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, OPD terkait harus segera menyosialisasikan SOP penanganan hewan liar, terutama terkait langkah-langkah preventif untuk menghindari konflik,” tegas Jon Edwar.
Satgas memastikan bahwa operasional penanggulangan konflik akan tetap berjalan melalui tiga posko utama yang telah disiapkan, yakni di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah, Krui Selatan, dan Pesisir Selatan.
Langkah-langkah konkret yang dilakukan Pemkab Pesibar diharapkan dapat mengurangi risiko konflik antara manusia dan Harimau Sumatera, sekaligus melindungi keberadaan satwa yang terancam punah ini.