P E S A W A R A N -(PeNa), Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tahun 2023 mencacat Kabupaten Pesawaran telah berhasil menurunkan Pravelensi Stunting 10,0 persen.
Demikian dikemukakan Ketua TP-PKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi, Selasa (03/09/2024).
“Berdasarkan hasil dari Survey Kesehatan Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI yang dimulai di bulan September tahun 2023, angka pravelensi stunting di Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 turun menjadi 10,0 persen,” kata dia.
Kemudian, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga sebelumnya berhasil menurunkan pravelensi stunting Tahun 2023 sebanyak 15,1% dari angka pravelensi stunting tahun 2022 sebesar 25,1%.
Hal tersebut menanggapi terkait berita yang beredar ditengah masyarakat yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) tentang anggapan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang dianggap gagal menurunkan angka Stunting.
Ia juga menerangkan, terkait pelaksanaan kegiatan yang dimaksud melibatkan 768 Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar diseluruh kecamatan dan desa di Bumi Andan Jejama.
“Semua kader TPK telah menerima insentif yang langsung ditransfer melalui masing-masing rekening kader untuk 10 kali dalam satu tahun, yakni mulai bulan Maret sampai dengan Juni 2024 telah dibayarkan, lalu untuk bulan Juli sampai dengan September sekarang sudah diajukan dan sedang dalam proses verifikasi karena ada beberapa kader yang pindah dan mengundurkan diri,” terang dia.
Menanggapinya, Erland Syofandi salah satu Tokoh Adat Lampung dengan Gelar Suttan Penatih mengatakan bahwa dapat kita lihat bersama sama untuk kegiatan penanganan Stunting memang dilakukan secara komprehensif melalui satuan kerja yang ada di pemerintah daerah.
“Capaian ini sesuai dengan yang diharapkan dan ini merupakan hasil kerja keras bersama, saat ini angka pravelensi stunting di Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 menjadi 10,0%. Sedangkan di tahun 2022 sebesar 25,1 % dan sebagai masyarakat kami sangat mengapresiasi,” kata dia.
Suttan Penatih menegaskan, pemerintahan Bumi Andan Jejama telah banyak menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi serta infrastruktur. Namun, dampak pandemi di tahun 2019 hingga sekarang masih mempengaruhi hingga terjadi defisit anggaran dimana-mana.
“Defisit anggaran dialami hampir semua Pemda bahkan sampai ke pemerintah pusat, namun demikian pemimpin kita masih sangat bagus dalam mengelola anggaran meskipun hanya pada skala prioritas yang direalisasikan,” tegas dia. (*)
