Bandar Lampung (PeNa)-Tuntutan Aksi massa dari Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Bandar Lampung, di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Senin (22/01) agar Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov segera dibayarkan cenderung salah alamat.
Karena Ketidakmampuan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk membayar insentif guru honor disebabkan terjadinya defisit anggaran dan kesalahan perencanaan dalam mengelola APBD justru menjadi pintu masuk bagi pihak tertentu memprovokasi tenaga guru honorer agar Pemprov segera membayar DBH dengan alasan dana bagi hasil itu akan digunakan Pemkot untuk melunasi kewajiban terhadap tenaga pendidik tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Hamartoni Ahadis serta sejumlah Pejabat Pemprov terungkap jika DBH bukan untuk membayar insentif dan menjadi kewajiban Pemkot untuk segera memberikan hak para tenaga pendidik.
Hamartoni Ahadis saat menerima perwakilan massa unjuk rasa di Ruang Rapat Kominfotik Pemprov Lampung, Senin (22/01) menjelaskan jika insentif guru honorer sudah menjadi tugas dari Pemkot dengan alasan alokasi anggaran berasal dari belanja langsung sedangkan DBH termasuk anggaran belanja langsung yang digunakanya untuk membiayai pembangunan diluar dari belanja langsung yakni salah satunya pembayaran insentif guru honor.
“DBH tidak ada hubungannya dengan pembayaran insentif tenaga guru honorer, karena anggaran dana bagi hasil termasuk belanja tidak langsung, dan peruntukkannya bukan untuk membayar insentif honorer,”tegas Hamartoni.
Selain itu, Hamartoni juga meminta agar massa pendemo tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung terkait tertundanya pembayaran DBH.
“Jadi ini tidak ada hubungannya. Masyarakat jangan mau terprovokasi oleh oknum tidak bertanggungjawab yang menyampaikan tertunggaknya pembayaran DBH,” kata Hamartoni.
Sebelumnya, sebagian guru honor yang berdemo berdalih tuntutan DBH oleh Pemkot Bandar Lampung hanya melempar tanggung jawab ke pihak provinsi.
“Coba kita telusuri apa penyebab utamanya,” kata salah satu guru honorer yang ada di Kota Bandar Lampung. Dia mengatakan banyak yang tidak mau ikut demo hari ini, Senin (22/1/2018), karena demo ini pesanan.
“Ya ini tanggungjawab Pemkot kenapa Pemprov yang disuruh tanggungjawab. Ini hanya akal-akalan Wali Kota saja yang melempar tanggung jawab ke Pemprov,” kata guru yang namanya enggan ditulis ini.
