Pembayaran Tunjangan DPRD Pesawaran Tidak Sesuai Ketentuan

 

PESAWARAN-(PeNa), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Perwakilan Lampung menemukan adanya pembayaran tunjangan kepada pimpinan dan anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Pesawaran yang tidak sesuai ketentuan Rp799.425.000,00.
Pembayaran tunjangan dimaksud adalah untuk transportasi dan belanja penunjang komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran.
Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2017 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Lampung. “Pelaksanaan pembayaran tunjangan transportasi dan belanja penunjang komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Pesawaran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp799.425.000.” kata Kepala BPK Perwakilan Lampung, Sunarto dalam LHPnya.
Menurutnya, pokok-pokok hasil pemeriksaan lain yang perlu mendapat perhatian diantaranya belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Pesawaran tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp396.893.729,60.” ujar dia.
Guna menyikapi hal tersebut, seyogyanya Sekretaris Dewan Kabupaten Pesawaran Nawang Nugroho dapat menjelaskan. Sayangnya, meski sudah berulangkali dikonfirmasi keruang kerjanya yang bersangkutan tidak ditemukan. Dihubungi melalui telepon genggamnya, meski nada deringnya masuk namun tidak menjawab panggilan. “Pak Sekwan tidak masuk, mungkin dinas luar, ” kata personil Sat Pol PP yang jaga dipintu masuk kantornya, Senin (4/6). PeNa-spt.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *