Bandar Lampung (PeNa)-Sosialisasi pencalonan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Arinal Djunaidi menuai kritik publik,pasalnya mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) di duga mendapat dukungan dari salah satu perusahaan gula terbesar di Lampung.
Selain itu tidak netralnya salah satu pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung meski dengan dalih cuti telah menciderai netralitas jurnalis yang notabene tidak boleh berpihak. Alhasil dengan adanya bandar politik itu, ditenggarai berujung dengan kompensasi tergadainya APBD jika pada Pilgub 2018 mendatang Arinal memenangkan Pilkada.
“Setiap pagelaran wayang itu menghabiskan dana ratusan juta rupiah, belum lagi kegiatan sosialisasi lainnya yang diselenggarakan dengan iming-iming hadiah yang nilainya fantastis seperti mobil, motor, sapi.Bukan mengecilkan kekayaan dari Arinal, namun sangat tidak masuk di akal jika dana itu dari kantong pribadi Arinal,sejak perebutan Ketua DPD Golkar saat itu hingga sosialisasi wayang, perusahaan itu telah menggelontorkan miliaran rupiah, kemungkinannya jika Arinal terpilih, apakah APBD kita tidak tergadai, mana ada pengusaha yang mau memberikan bantuan tak terbatas jika tidak ada kepentingan, ya salah satunya bisa saja untuk mengamankan aset perusahaan seperti lahan yang bermasalah,”ungkap Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (L-saka), Mursid Arifin Jahra, Sabtu (8/7).
Mursid menguraikan, jika Arinal terpilih bukan hanya berimbas pada tersanderanya APBD juga akan berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan yang lebih memprioritaskan kaum kapitalis daripada kepentingan rakyat.
Investasi politik oleh perusahaan gula tersebut,selain menciderai demokrasi juga telah melunturkan sisi profesionalitas jurnalis dengan memberikan dukungan penuh terhadap Arinal dalam bentuk opini media yang digalang salah satu pimpinan media.
“Sangat kita sesalkan dengan cutinya salah satu pimpinan PWI yang juga pimpinan media dan menjadi EO dari kegiatan sosialisasi tersebut juga menggalang opini media dengan kerjasama pemberitaan maupun iklan, dan kalau tidak salah ini Pilgub kedua yang dilakukan yang bersangkutan kalau hanya mengejar materi dengan cuti dan masuk dalam politik praktis, kenapa tidak sekalian mengundurkan diri dan menjadi pengusaha yang orientasinya jelas mencari untung, dan ini bukan teladan yang baik untuk dunia jurnalis di Lampung serta proses demokrasinya,”tegasnya.
Dikatakannya, dengan mengajukan cuti dan berkonsentrasi terhadap sosialisasi Arinal , pimpinan tersebut memang tidak memanfaatkan PWI terlibat secara kelembagaan dan hal itu sebagai dukungan pribadi, akan tetapi justru publik beranggapan orientasinya jelas keuntungan
“Dalam AD/ART PWI memang tidak mengatur sanksi terhadap anggotanya yang terlibat dalam politik praktis apalagi untuk lebih leluasa yang bersangkutan mengajukan cuti di PWI,namun jabatan itu kan melekat mau tidak mau dia dikenal sebagai pimpinan organisasi wartawan,harus kita pertanyakan etikanya, sebagai seorang jurnalis tentunya harus profesional bukan orientasi uang yang dikejar ,meskipun yang dilakukan tidak mengatasnamakan organisasi maupun sebagai jurnalis, akan tetapi profesi dan jabatan itu melekat, dalih dukungan pribadi menjadi halal dengan melunturkan sisi netralitas sebagai jurnalis sejati. Sangat disayangkan jika profesi ataupun jabatan menjadi batu loncatan dalam mencari keuntungan pribadi apalagi tidak ada sanksi yang diterapkan,”urainya.(Bung)
