Undang Pansel RDP, DPRD Pakai Surat Palsu?

Bandar Lampung (PeNa)-Surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Lampung kepada Tim Panitia Seleksi (Pansel) Pengisian Jabatan Pimpinan  Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) diduga palsu.

Muncul spekulasi jika adanya dugaan surat palsu yang disinyalir ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman buntut ketidakpuasan Ketua Komisi I Ririn Kuswantari atas  tidak masuknya dua kandidat yakni Sekwan DPRD Lampung Kherlani dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Ir. H. Fahrizal Darminto.

Adanya pemalsuan surat dan tanda tangan oleh oknum Sekretariat DPRD semakin menguat saat Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman membantah telah menandatangani permintaan RDP termuat dalam surat dengan nomor  005/770/III. 01/2018 yang meminta kehadiran Tim Pansel terkait RDP.

“Kalau dari saya tidak pernah tanda tangan itu, undangan atau surat keluar untuk Pansel tidak pernah saya tanda tangan,”bantah politisi PKS saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon, Rabu (10/10) malam.

Dia menambahkan, jika memang surat itu ada Ia meyakini jika telah terjadi pemalsuan tanda tangannya karena Ia belum pernah menerima surat mengenai Pansel.

“ Belum pulang saya dari Jakarta, kalau seandainya ada bukan saya yang tanda tangan karena belum ada yang masuk kesaya dan saya merasa belum menandatangani surat untuk Pansel. Kalaupun ada berarti ada oknum, coba nanti saya telusuri darimana itu surat,”tegasnya.

Sementara Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Bambang Suryadi mengaku pernah membahas persoalan pengisian jabatan pimpinan  tinggi madya Sekdaprov namun hanya rapat internal komisi.

“ Pernah sekali membahas persoalan Pansel Sekdaprov itu dan saya hanya mengikuti sekali itupun rapat internal komisi dan untuk persoalan atau informasi terbaru mengenai persoalan tersebut saya belum mengetahui perkembangannya,”singkatnya.

Terpisah belum dapat dikonfirmasi mengenai dugaan surat palsu, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon meski dalam keadaan aktif politisi Golkar tidak membalas.

Diketahui, DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi I DPRD Provinsi Lampung mengundang Tim Pansel Pengisian Jabatan Sekdaprov untuk hearing bersama Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di ruang Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Selasa (9/10) pukul 14.00 WIB.

Komisi I mempersoalkan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang kini tengah berjalan. Para wakil rakyat itu mempersoalkan dua nama yang tidak mendapatkan restu dari Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo untuk mengikuti proses seleksi jabatan tersebut. Keduanya adalah Sekwan DPRD Lampung Kherlani dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)Fahrizal Darminto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *