PESAWARAN-(PeNa), Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Abdullah, gagap soal pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkannya. Dugaan pungli sebesar Rp300 ribu tersebut dilakukan kepada 132 bidan dan dokter dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) beberapa waktu lalu.
Kepada PeNa, Abdullah mengaku akan mengkonfirmasi lebih dulu dengan pimpinan terkait dugaan pungli tersebut. “Soal itu (pungli), nanti saya mengkonfirmasikan dengan pak kadis. Karena saya lama belum ketemu, nanti saya komunikasikan dengan pak kadis biar sejalan, ” kata Abdullah, Senin (31/7).
Diruang kerjanya, Abdullah yang sebelumnya menjabat salah satu kepala seksi (kasi) dan langsung menduduki kursi sekretaris dinas kesehatan tersebut mengatakan bahwa sudah dipanggil ketua komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran terkait dugaan pungli.”Soal pungli juga sudah saya jelaskan ke ketua komisi dprd, karena saya dipanggil, ” kata dia.
Gaduh adanya pungutan liar (pungli) Rp300ribu/orang pada 132 penerima Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diduga melibatkan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran,Abdullah sebelumnya sudah dianulir oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Harun Tri Joko. “Soal pungli itu sudah saya minta diselesaikan. Uang dikembalikan, tapi saya belum monitor kembali apakah sudah selesai atau belum. Coba konfirmasi ke sekretaris, ” kata Harun.
Saat itu, Harun Tri Joko menuturkan bahwa persoalan kegaduhan adanya pungutan tersebut sudah dianggap selesai. “Itu kan muncul pada awal bulan puasa kemarin, dan sudah saya perintahkan untuk dikembalikan. Saat itu, bupati menegor saya dan perintahkan kepada saya untuk segera diselesaikan. Saya tidak tahu adanya hal tersebut, ” kata dia.
Diterangkan Harun, bahwa pungutan yang dimaksud untuk biaya pengurusan SK. Perorang Rp300 ribu, dan tidak ada paksaan.”Uang 300ribu rupiah tersebut untuk biaya pengurusan, seperti pembelian blangko dan photo copy. Itupun tidak ada paksaan, yang mengkoordinir ketua forum, Tita.” terang dia.
Terpisah, Ketua Forum Bidan PTT Kabupaten Pesawaran, Tita Destia mengirim pesan melalui Watch Up kepada PeNa, dan menjelaskan bahwa pungli tersebut tidak ada. “Gak ada pak. Kalaupun ada istilah uang terimakasih… Seharusnya itu bukan untuk dinkes. Perjuangan mendapatkan SK CPNS itu lama pak. Berjuang diluar daerah itu sejak tahun 2013. Lalu kami bergerak berjuang di daerah itu tahun 2015.
Baru terwujud sekarang keberhasilannya. Jadi kalaupun ada iuran, kami lebih baik kasih ke orang yang dulu banyak membantu kami. Sekarang sudah tidak tugas di dinkes lagi. Bukan untuk dinkes,” kata dia. PeNa-spt.
