J A K A R T A -(PeNa), Disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards di Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis, (08/08/2024).
Penghargaan UHC Awards diberikan langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendy dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebagai pengakuan atas upaya Pemkab Pesawaran dalam mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
“UHC merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya sistem penjaminan kesehatan di setiap daerah,” kata Bupati Dendi Ramadhona.
Menurutnya, penghargaan yang dimaksud tidak hanya membuktikan komitmen Pemkab Pesawaran dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warganya, tetapi juga menempatkan Kabupaten Pesawaran di antara 460 kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia yang berhasil mencapai UHC.
“Sementara di Provinsi Lampung sendiri, ada 14 kabupaten yang juga meraih penghargaan UHC Awards. Dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Pesawaran diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan mempertahankan capaian UHC demi kesejahteraan masyarakat. Serta dapat menjadi motivasi bagi daerah-daerah lain untuk terus meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan,” tutur dia.
Melengkapinya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran dr. Media Apriliana menjelaskan, cakupan JKN-KIS di Kabupaten Pesawaran telah mencapai 99,92% dari total jumlah penduduk per Agustus 2024.
“Yakni dengan rincian, peserta Program JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBI APBN) sebanyak 294.727 jiwa, segmen PBI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 61.087 jiwa, dan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) 25.157 jiwa,” kata dia.
“Untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri sebanyak 55.357 jiwa serta 7.784 jiwa penduduk Pesawaran terdaftar sebagai segmen Bukan Pekerja (BP) atau pensiunan,” imbuh dr. Media Apriliana yang kerap dipanggil dokter Nana.
Kadinkes menuturkan bahwa capaian ini tidak terlepas dari dukungan anggaran Pemda, dukungan regulasi, dan implementasi kebijakan Pemda dalam mendukung keberlangsungan program JKN.
“Beberapa bentuk upaya dilakukan melalui regulasi, salah satunya Dinas PTSP yang mewajibkan perusahaan terdaftar sebagai peserta JKN. Kemudian, mendaftarkan seluruh aparat desa dan tenaga non PNS di wilayah Pemda, penekanan kegiatan CSR BPJS kesehatan untuk seluruh perusahaan di Kabupaten Pesawaran, serta optimalisasi pemenuhan alokasi peserta PBI APBN untuk Kabupaten Pesawaran,” tegas dia.
Kemudian, dalam sambutannya Wapres RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa saat ini total kepesertaan JKN KIS mencapai 98,19 persen dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia.
Cakupan kesehatan semesta ini menurutnya merupakan salah satu target utama dalam SDG’s ke-3, di mana WHO mencanangkan UHC dapat dicapai oleh negara-negara di dunia pada 2030.
“Wujud tanggung jawab negara adalah setiap penduduk bisa mendapatkan akses yang sama dalam jaminan sosial bidang kesehatan. Salah satu upayanya ialah dengan menyelenggarakan JKN KIS,” ujar Ma’ruf Amin.
Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2014 beberapa tahun lalu, Wapres menyebut, pemerintah pusat dan daerah mendukung JKN KIS sebagai salah satu program prioritas nasional.
Ditegaskan, bahwa dukungan tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN KIS, serta berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui program JKN KIS.
“Jaminan kesehatan merupakan salah satu strategi dalam pengurangan beban dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Sehingga masyarakat yang sudah tergabung dalam JKN dapat terhindar dari kemiskinan,” tegas dia.
oleh: Sapto firmansis
