Lampung Timur – (PeNa), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo turun langsung meninjau proyek infrastruktur mangkrak di Lampung Timur yang dikeluhkan warga selama bertahun-tahun. Proyek yang terbengkalai akibat persoalan hukum itu kini mendapat atensi khusus Presiden RI.
Dody mengungkapkan, kunjungannya ke Lampung Timur dilakukan atas arahan langsung Presiden melalui Sekretaris Kabinet (Seskap). Keluhan masyarakat soal proyek mangkrak, termasuk jembatan yang tak kunjung rampung, menjadi alasan utama pemerintah pusat turun tangan.
“Saya ke sini atas arahan Pak Presiden. Ada keluhan masyarakat soal proyek yang terbengkalai bertahun-tahun karena persoalan hukum, mungkin sudah 8 sampai 10 tahun,” kata Dody saat meninjau lokasi, Kamis (5/2/2026).
Ia mengaku awalnya mengira persoalan hanya terjadi pada jembatan. Namun, setelah melihat langsung kondisi di lapangan, masalah ternyata lebih kompleks karena berkaitan dengan alur sungai yang memicu banjir di kawasan sekitar.
“Kalau saya tidak mampir ke sini, saya pikir masalahnya hanya jembatan. Ternyata sungainya juga bermasalah dan ini harus segera kita tangani,” ujarnya.
Dody menegaskan pemerintah pusat akan hadir secara menyeluruh untuk mengatasi persoalan tersebut. Langkah awal yang disiapkan Kementerian PU adalah menormalisasi muara sungai yang diduga tertutup sedimen sehingga aliran air tersumbat.
“Sesuai arahan Seskap, pemerintah harus hadir secara komprehensif. Langkah pertama, kita normalisasi sungai. Cara paling cepat menurunkan muka air banjir adalah memastikan muara lancar,” jelasnya.
Ia sudah memerintahkan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Lampung, Roy, untuk mengecek kondisi muara sekaligus menyiapkan desain percepatan pembersihan. Menurut Dody, indikasi awal menunjukkan adanya endapan lumpur yang menghambat aliran air.
“Saya minta Kepala BWS Lampung segera cek muara dan buat desain percepatan pembersihan. Dugaan awal, muara sudah penuh sedimen,” tegasnya.
Tak hanya itu, Kementerian PU juga menyiapkan langkah lanjutan agar persoalan serupa tak terulang. Salah satunya dengan membangun jetty atau penahan di muara agar sedimen tidak kembali menumpuk.
“Setelah pembersihan muara, kemungkinan kita bangun jetty supaya sedimen tidak kembali menutup muara,” kata Dody.
Selain persoalan muara, Dody menyoroti ancaman banjir karena tanggul baru terbangun di satu sisi sungai. Ia pun meminta agar desain pembangunan tanggul di sisi lainnya segera disiapkan, meski panjang bentangannya mencapai sekitar 60 kilometer.
“Tanggul baru ada di satu sisi. Saya sudah minta dibuatkan desain tanggul di sisi lainnya. Panjangnya memang sekitar 60 kilometer, tapi lebih baik kita bangun penahan sementara daripada masyarakat terus kebanjiran,” pungkasnya.
Pemerintah berharap langkah cepat ini bisa menjadi solusi awal bagi warga Lampung Timur yang selama ini terdampak proyek mangkrak dan banjir, sekaligus menjawab perhatian Presiden terhadap keluhan masyarakat di daerah.
