BANDARLAMPUNG – (PeNa), Program makan bergizi gratis milik Badan Gizi Nasional terus berjalan masif di seluruh Indonesia. Hingga kini, tercatat sudah 1,6 miliar porsi makanan tersalurkan untuk pelajar dan ibu hamil. Tapi di balik angka besar itu, masih ada catatan penting yang tak bisa diabaikan.
Data Badan Gizi Nasional menunjukkan, ada lebih dari 6.000 kasus luar biasa (KLB) gizi di tiga wilayah utama. Meski Lampung masuk dalam kategori aman dengan hanya 503 kasus, kondisi ini tetap menjadi pengingat bahwa persoalan gizi belum sepenuhnya tuntas.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, mengakui bahwa Lampung memang menunjukkan tren positif, namun bukan berarti boleh lengah. Menurutnya, angka rendah KLB di Lampung harus dijaga dengan pengawasan ketat terhadap kualitas penyajian makanan.
“Lampung memang lebih baik dibanding beberapa wilayah lain, tapi kami tidak ingin puas dulu. Yang penting bukan hanya berapa banyak makanan disalurkan, tapi seberapa bergizi dan layak makanan itu,” ujar Tigor saat ditemui di Bandar Lampung, Jum’at (31/10/2025).
Tigor menilai, masalah terbesar bukan pada jumlah porsi yang disediakan, melainkan pada konsistensi para mitra penyaji di lapangan. Ia menegaskan, pihaknya kini fokus memperbaiki sistem dan tata kelola agar makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi.
“Kami menemukan masih ada mitra yang belum sepenuhnya menerapkan standar penyajian yang benar. Karena itu, peningkatan kualitas penyaji menjadi prioritas kami,” kata Tigor.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran. Tanpa pengawasan langsung dan transparansi data, program ini dikhawatirkan hanya jadi angka di atas kertas.
“Program ini bukan sekadar proyek penyaluran makanan gratis. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Kalau kualitasnya buruk, tujuannya jadi tidak tercapai,” tegas Tigor.
Meski Lampung tercatat memiliki jumlah kasus gizi rendah paling sedikit, Badan Gizi Nasional menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Pemerintah daerah dan mitra penyaji diminta tidak hanya mengejar target porsi, tapi juga menjaga mutu dan keberlanjutan program di tingkat akar rumput.
