Ketua Komisi I Dalang  Tanda Tangan Palsu?

Bandar Lampung –Aktor kasus tanda tangan palsu wakil ketua DPRD Lampung perlahan mulai terungkap. Kuat dugaan ketua komisi I Ririn Kuswantari terlibat.

Hal ini berdasarkan pengakuan dari Johan Sulaiman yang sempat ditelpon dengan nada tinggi oleh Ririn Kuswantari perihal dirinya yang enggan tanda tangan surat panggilan tim pansel.

Selain itu Johan pun meyakini, seorang staf tidak mungkin berani untuk scan tanda tangan wakil pimpinan. Tanpa ada perintah dari ketua komisi atau sepertujuaan yang bersangkutan.

“Logikanya seorang staf tidak berani mau scan tanda tangan wakil pimpinan, tanpa ada perintah dan persetujuan dari saya,” kata Johan, Sabtu (13/10/2018).

Johan Sulaiman menceritakan saat dirinya hendak ke Jakarta mendampingi peserta lomba kitab  kuning Selasa (9/10/2018) lalu. Ketua komisi I Ririn Kuswantari menelpon dirinya dengan nada tinggi menanyakan soal undangan yang belum ditanda tangani oleh dirinya.

“Bu Ririn sempat telepon saya dengan nada tinggi tanyakan kepada saya kenapa surat undangan tim pansel tidak ditangani,” kata dia.

Dia menjelaskan enggan menandatangani surat undangan tim pansel pemilihan sekertariat daerah karena dia melihat ada indikasi kepentingan politik. Sebab dalam rapat bersama Plt sekda, BKD, inspektorat dan asisten IV, hanya dihadiri oleh empat orang anggota komisi I, Ririn Kuswantari, Apriliani, Suprapto, I Made Suarjaya.

“Saya juga sudah rapatkan dengan pimpinan DPRD. Hasil rapatnya pemanggilan itu di tunda. Untuk menjaga situasi politik di Lampung. Tapi seperti bu Ririn kurang puas dengan pernyataan saya tersebut, saya minta beliau untuk tanyakan kepada pak Ismed Roni wakil ketua DPRD dari fraksi Golkar,” aku Johan.

Dia mengakui kaget dengan beredarnya surat panggilan tim pansel yang ditangani oleh dia. “Saya kaget, lihat berita ada surat undangan tim pansel dengan tanda tangan saya. Padahal saya tidak pernah menandatanganinya,” kata dia.

Dia pun berharap Badan Kehormatan dewan mampu ungkap kasus ini. Termasuk aktor yang perintahkan Johan untuk melakukan scan tanda tangan dia.

“Saya berharap BK bisa menindak aktor yang perintah Joko. Sebab disini saya melihat Joko hanya sebagai korban,” tegasnya.

Sebelumnya Dalam pers release yang dikirimkan ke media, politisi Golkar dengan enteng menyebut kekeliruan atau manipulasi keaslian tanda tangan Wakil Ketua DPRD Johan Sulaiman adalah diluar sepengetahuan dan petunjuk pimpinan maupun anggota komisi I.

“Setelah kami klarifikasi Hal tersebut adalah murni merupakan kelalaian staf sekretariat komisi, namun demikian hal tersebut merupakan kelalaian kami juga,”jelas Ririn, Kamis (11/10).

Anehnya selain enggan bertanggungjawab atas kelalaian tersebut, Ririn juga meminta kepada Sekretaris Dewan Kherlani agar memberikan sanksi terhadap staf komisi yang diduga telah memalsukan surat tersebut.

“Kami meminta kepada pimpinan staf tersebut sebagai atasannya yaitu sekretaris dewan untuk memberikan sanksi  tegas kepada yang bersangkutan,”tambahnya.

Ditambahkan atas munculnya surat paslu, Ia selaku pimpinan dan seluruh anggota Komisi I mengajukan permohonan maaf kepada pimpinan dewan.

“Sekaligus berharap bahwa adanya peristiwa ini tidak mengalihkan atau mengaburkan keinginan komisi 1 untuk tetap mengkritisi proses seleksi Sekdaprov yang kami nilai terdapat kejanggalan,”tutupnya

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *