PESAWARAN (PeNa)-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Nanang Trenggono mempersilahkan penyidik Kepolisian Resort (Polres) Pesawaran untuk melanjutkan pemeriksaan pada sekretaris KPU Pesawaran, Dariyo.
Hal tersebut di sampaikan kepada PeNa, Selasa (6/6).”Kalau memang pemeriksaan internal sudah dilakukan dan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK Perwakilan Lampung juga sudah ada hasil LHPnya, silahkan penyidik polres pesawaran menindaklanjuti kembali jika memang dianggap perlu, ” kata Nanang.
Menurutnya, perkembangan persoalan yang terjadi di KPU Pesawaran belum ada laporan dari sekretarisnya, Dariyo. “Ya kalau soal tersebut, sampai sekarang temen-temen dan sekretaris KPUnya belum memberikan laporan pada kami, ” ujar Nanang.
Sebelumnya, praktisi hukum dari Universitas Lampung, Yusdianto Alam berpendapat bahwa KPU provinsi dan pusat hanya menyetujui untuk pengangkatan sekretaris dikabupaten dan kota. “Tidak ada alasan sekretaris KPU Kabupaten Pesawaran menolak diperiksa tanpa ada persetujuan dari provinsi dan pusat. Karena,itu hanya ada dalam SK pengangkatan bukan yang lain. Kan jelas, sekretaris itu sebagai kuasa pengguna anggaran dana hibah yang dikelolanya, ” kata dia.
Menurutnya, jika memang penyidik polres menangani perkara dugaan penyalahgunaan pada dana yang dikelola,maka wajib memberikan keterangan pada penyidik jika diperlukan tanpa menunggu surat atau koordinasi dengan KPU provinsi maupun pusat. “Jika diperlukan, maka sekretaris KPU dan Komisioner wajib memberikan keterangan apabila penyidik memerlukan tanpa harus menunggu persetujuan, ” terang dia.
Dugaan penyalahgunaan atau korupsi pada KPU Pesawaran harus diusut tuntas tanpa ada intervensi dari siapapun. “Ini soal yang biasa terjadi di institusi manapun, ketika terjadi tahapan proses hukum maka semua harus tunduk dan taat pada hulum. Apalagi ini hanya sekretaris KPU pesawaran, seharusnya penyidik tidak memperdulikan alasan dia yang hanya mau diperiksa jika mendapat persetujuan dari provinsi maupun pusat, ” ujar dia.
Ditegaskan Yusdianto, bahwa semua warga negara indonesia memiliki persamaan dimuka hukum tanpa pengecualian. “Sekretaris KPU Pesawaran harus tunduk dan patuh ketika pihak penyidik memintanya. Tidak ada alasan lain untuk menolaknya, ” tegas dia. PeNa-spt.
Saya sangat sependapat apa yang dikatakan oleh praktisi hukum dari Universitas Lampung Yusdiyanto Alam, ketika terjadi tahapan proses hukum maka semua nya harus tunduk dan taat pada hukum, jadi saya berhara aparat penegak hukum, khususnya unit tindak pidana korupsi Polres Pesawaran benar-benar serius menangani kasus dugaan korupsi di KPU Pesawaran hingga tuntas sampai ke akar-akar.