LAMPUNG (PeNa) — Wajar Tanpa Pengecualian tidak selalu berarti keuangan sehat. Di Lampung, opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan justru hadir ketika kas daerah sedang menghadapi tekanan berat akibat akumulasi utang, tunggakan Dana Bagi Hasil, kewajiban kepada kontraktor, dan cicilan pinjaman infrastruktur senilai Rp1 triliun yang terus menggerus ruang fiskal APBD.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD yang dirilis Juni 2026, Pemprov Lampung terjebak dalam pusaran kewajiban masa lalu dan beban berjalan yang sangat ketat. Pengamat ekonomi menyebut fenomena ini sebagai Paradoks WTP—sebuah kondisi di mana pembukuan daerah dinilai jujur dan patuh aturan, tetapi kondisi riil keuangan di lapangan justru sedang berdarah-darah.
Peta Jalan Utang: Berkejaran dengan Waktu
Tajam dan tak terbantahkan, data keuangan menunjukkan Pemprov Lampung memikul akumulasi kewajiban mendesak yang ditaksir mencapai Rp1,1 triliun hingga Rp1,3 triliun. Angka fantastis ini terbagi dalam lini masa pelunasan yang mencekik ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):
-
- Tunggakan DBH Lampau (Rp549 Miliar): Merupakan utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah yang belum disetorkan ke 15 pemerintah kabupaten/kota sejak tahun-tahun sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, pemprov terikat komitmen ketat untuk melunasi utang ini secara bertahap dengan target final jatuh tempo pada Desember 2026.
- Utang Belanja Pihak Ketiga (Rp237 Miliar): Merupakan imbas gagal bayar pada proyek-proyek tahun anggaran 2025 akibat realisasi belanja yang tidak ditopang ketersediaan uang riil. Sesuai rekomendasi BPK, utang kepada kontraktor dan penyedia jasa ini wajib dituntaskan penuh sebelum tutup buku akhir tahun 2026.
- Siklus DBH Reguler Berjalan (2026–2028): Beban berjalan pemprov tidak berhenti. Pemprov wajib menyalurkan DBH reguler triwulan II tahun 2024 sebesar Rp267,9 miliar pada tahun ini, yang kemudian melonjak menjadi Rp291,1 miliar pada tahun 2027, dan membengkak ke angka Rp390,1 miliar pada tahun 2028.
- Cicilan Jalan Rp1 Triliun: Setiap bulannya, kas daerah langsung terpotong secara otomatis untuk membayar pokok dan bunga pinjaman dari Bank BJB senilai total Rp1 triliun dengan beban tahunan mencapai Rp365 miliar demi membiayai percepatan infrastruktur.
Ilusi Administratif di Atas Kertas
Mengapa daerah dengan beban utang segunung dan fenomena gagal bayar tetap bisa meraih predikat tertinggi WTP? Di sinilah letak salah kaprah yang terjadi di tengah masyarakat.
Opini WTP bukanlah sertifikat yang menyatakan sebuah daerah kaya, makmur, atau bebas dari korupsi. BPK memberikan WTP murni berdasarkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, dan efektivitas pengendalian internal. Secara sederhana: Pemprov Lampung mendapat WTP karena mereka jujur dan transparan mencatat utang-utangnya, bukan karena mereka memiliki uang untuk membayarnya.
Bagi kabupaten/kota yang anggarannya tersendat akibat DBH ditunggak, maupun bagi kontraktor yang haknya belum dibayarkan, predikat WTP ke-12 ini terasa semu. WTP telah menjadi tameng administratif yang gagal mencerminkan realitas seretnya sirkulasi uang di akar rumput.
Konsekuensi dan Pengetatan Ikat Pinggang
Meskipun lolos dari penurunan status opini, BPK tidak tinggal diam. Lembaga auditor negara tersebut memberikan catatan khusus dan mewajibkan Pemprov Lampung menjalankan Action Plan yang ketat.
Kini, demi mengejar target pelunasan Desember 2026 dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemprov terpaksa menempuh langkah ekstrem. Mulai dari menggenjot program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat, melakukan restrukturisasi perencanaan pendapatan agar tidak lagi over-optimistis, hingga memangkas secara drastis belanja rutin di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Lampung hari ini adalah contoh paripurna dari Paradoks WTP: tertib di atas kertas laporan keuangan, namun terseok-seok di dalam ruang realitas fiskal.
