Pemalsuan Tanda Tangan Johan,Ririn Sengaja Perintah Staf Komisi?

Bandar Lampung (PeNa)-Sikap buang badan Ketua Komisi I  Ririn Kuswantari yang diduga memberikan perintah kepada staf komisi I untuk memalsukan tanda tangan Johan Sulaiman dalam surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Pansel Sekdaprov dinilai Wakil Ketua DPRD Lampung, Imer Darius sebagai sikap tidak terpuji.

Imer menegaskan, pihkanya sudah melakukan klarifikasi melalui koordinator Komisi dan didapat pengakuan tidak pernah menanda tangan sedangkan dari pengakuan Ririn sebagai Ketua Komisi I bahwa dugaan pemalsuan itu  sebagai kesalahan staf namun Ia yakin jika  penandatangan tersebut tidak akan dilakukan jika tidak ada perintah dari pimpinan komisi.

“ Saya kira staf tidak berani membuatkan surat tanpa adanya perintah dari pimpinan komisi, semua harus bertanggung jawab dan itu kelalaian yang disengaja artinya ada unsur kesengajaan, apalagi staf-staf itu sudah lama melakukan pekerjaan administrasi,”ungkap Imer, Kamis (11/10).

Selama 10 tahun  menjadi legislator di DPRD Lampung sambung Imer, Ia tidak pernah menemukan staf yang berani memalsukan membuat surat tanpa adanya perintah dari pimpinan, oleh sebab itu Ia menyayangkan sikap Ketua Komisi I yang menimpakan kesalahan itu kepada staf.

““Jangan dibuang ke staf komisi. Jadi harus gentle kalau memang itu perintah agar staf komisi melakukan perbuatan itu ya ahrus di akui,”ucapnya.

Disinggung adanya adanya permintaan Komisi I terkait surat RDP tersebut, Imer mengaku tidak pernah dilakukan pembahasan di tingkat pimpinan oleh sebab itu pihaknya mengaku heran adanya peristiwa tersebut dan Ia menduga ada motif lain.

“ Memang ada unsur kesengajaan, motifnya yang kita tanya, apa motifnya? kenapa pimpinan komisi menyuruh seperti itu perbuatan itu kan perbuatan pidana dan kami telah meminta Badan Kehormatan mengusut persoalan ini  kalau memang pimpinan komisi nya tidak kompeten ya kita minta fraksi nya untuk di ganti lah pimpinan komisi yang tidak kompeten,”tandasnya.

Sebelumnya Dalam pers release yang dikirimkan ke media, politisi Golkar dengan enteng menyebut kekeliruan atau manipulasi keaslian tanda tangan Wakil Ketua DPRD Johan Sulaiman adalah diluar sepengetahuan dan petunjuk pimpinan maupun anggota komisi I.

“Setelah kami klarifikasi Hal tersebut adalah murni merupakan kelalaian staf sekretariat komisi, namun demikian hal tersebut merupakan kelalaian kami juga,”jelas Ririn, Kamis (11/10).

Anehnya selain enggan bertanggungjawab atas kelalaian tersebut, Ririn juga meminta kepada Sekretaris Dewan Kherlani agar memberikan sanksi terhadap staf komisi yang diduga telah memalsukan surat tersebut.

“Kami meminta kepada pimpinan staf tersebut sebagai atasannya yaitu sekretaris dewan untuk memberikan sanksi  tegas kepada yang bersangkutan,”tambahnya.

Ditambahkan atas munculnya surat paslu, Ia selaku pimpinan dan seluruh anggota Komisi I mengajukan permohonan maaf kepada pimpinan dewan.

“Sekaligus berharap bahwa adanya peristiwa ini tidak mengalihkan atau mengaburkan keinginan komisi 1 untuk tetap mengkritisi proses seleksi Sekdaprov yang kami nilai terdapat kejanggalan,”tutupnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *