Polres Tangani Dugaan Tindak Pidana Korupsi KPUD Pesawaran

PESAWARAN-(PeNa), Buntut uang sewa komputer dan honor di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pesawaran yang disoal beberapa waktu lalu, kini ditangani Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Pesawaran.
Sekretaris KPUD Pesawaran Budi Utomo mengakui adanya penanganan persoalan tersebut oleh penyidik kepolisian. Hal ini disampaikan ketika dikonfirmasi apakah benar soal uang sewa komputer dan honor yang diributkan beberapa waktu lalu ditangani Polres Pesawaran. “Ya begitulah, kalau saya prinsipnya mengikuti yang terbaik aja, ” kata Budi melalui pesan wacth up,Minggu (12/8).
Dijelaskan, bahwa apa yang dilakukan dalam menjalankan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak menyalahi hukum. “Ya tidak ada yang melawan hukum, ” ujar dia.
Kapolres Pesawaran AKBP Syaiful Wahyudi mengatakan bahwa informasi kaitan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada KPUD Pesawaran sedang ditangani. “Ya kalau soal itu sudah masuk dan sedang dalam telaah unit tipikor Polres Pesawaran. Apakah nantinya ditemukan perbuatan melawan hukum atau tidaknya, belum dapat dipastikan. Karena, masih diperlukan koordinasi dengan mengacu pada tata kelola keuangan yang dilaksanakan di KPU sendiri, ” kata dia.
Ditegaskan, semua informasi atau laporan masyarakat pasti akan ditindaklanjuti oleh jajarannya. Hanya, dibutuhkan kehati hatian dalam menelaah dan ekspos perkaranya. “Semua informasi dan laporan masyarakat kaitan adanya dugaan perbuatan yang melawan hukum, pasti ditindak lanjuti. Tapi, harus sabar. Kita melaksanakan tugas dan dalam bekerja selalu dengan hati-hati dan pertimbangan hukum yang akurat, ” tegas dia.
Untuk diketahui, sebelumnya ratusan massa dari 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran mengepung kantor KPUD Pesawaran pada Senin (6/8). Massa tersebut terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pesawaran yang menuntut hak, yang dianggapnya belum ditunaikan pihak KPUD Pesawaran.
“Kami menyampaikan aspirasi, kiranya KPU Pesawaran dapat memberikan uang sewa komputer dan printer yang belum dibayarkan. Kita menuntut, agar uang sewa komputer dan printer dibayarkan sesuai  Rencana Kerja Anggaran (RKA), ” kata salah seorang dari perwakilan PPK.
Sementara itu, massa dari PPS manyuarakan terkait gaji selama dua bulan minta dibayarkan. Dua gaji yang dimaksud adalah selama tahapan pemilihan gubernur. “Kalau dari PPS meminta pembayaran honor pilgub selama dua bulan, Juni dan Juli yang tidak dibayar oleh KPU Kabupaten Pesawaran, jika dijumlahkan dua bulan itu Rp 1,5 juta, ” kata salah satu PPS dari Desa Negeri Sakti, Erda Kholik.
Ratusan massa tersebut merangsek ke Kantor KPUD Pesawaran dengan penjagaan pihak kepolisian. Beberapa perwakilan dari massa masuk ke kantor dengan ditemui oleh salah satu Komisioner KPU Aan Syaputra. PeNa-spt.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *