TANGGAMUS-(PeNa)-Anggota DPRD Provinsi Lampung asal Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat melaksanakan reses di Kabupaten Tanggamus, Kamis (25/10).
Kesembilan anggota DPRD Provinsi Lampung itu terdiri dari Dadang Sumpena Fraksi PDIP selalu Koordinator Dapil, Hidir Ibrahim Fraksi PKB, Akhmadi Sumaryanto Fraksi PKS, Amrullah Ahmad El Hakim Fraksi Nasdem, M. Rizal Fraksi PDIP, Amaluddin Fraksi Demokrat, Yanuar Irawan Fraksi PDIP, Harri Ananda Fraksi Gerindra dan Joko Santoso Fraksi PAN.
Rombongan DPRD Provinsi Lampung tersebut tiba di kantor Bupati Tanggamus sekitar pukul 10.00 WIB disambut Bupati Tanggamus Dewi Handajani, Sekkab Hamid Heriansyah Lubis dan sejumlah kepala OPD.
Menurut Koordinator Dapil IV, Dadang Sumpena mengatakan bahwa reses ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Tanggamus untuk selanjutnya diperjuangkan ditingkat OPD Provinsi maupun pembahasan anggaran APBD 2019.
“Semua lingkup yang terkait provinsi kita sampaikan, semua yang bisa diakomidir menjadi prioritas, kita juga sesuaikan dengan program Tanggamus, cuma apa yang menjadi program provinsi tetap dijalankan,misalnya perbaikan ruas Jalan Ulubelu tetap berlanjut, di APBD-P 2018 ada anggaran Rp8 miliar untuk rigid beton dan 2019 di hotmix, ” kata Dadang.
Joko Santoso menambahkan, bahwa terkait permasalahan konflik gajah dan manusia yang terjadi di wilayah Semaka, Bandarnegerisemuong dan Pesisir Barat sudah menjadi atensi DPRD Provinsi dan Pemprov Lampung, solusinya yakni merelokasi gajah sehingga tidak kembali lagi ke pemukiman.
“Untuk persoalan gajah ini perlu sinergitas antara pusat, provinsi dan kabupaten. Untuk di Provinsi kami siap mengupayakan anggarannya, kebetulan kehutanan mitra dari Komisi saya. Dan gajah juga harus direlokasi masuk lebih dalam ke TNBBS, ” kata Joko.
Sementara Dewi Handajani menyambut baik gagasan yang disampaikan DPRD Provinsi, khususnya mengenai penanganan gajah. Ia juga mengatakan bahwa masih banyak persoalan selain gajah, yakni infrastruktur dan pendidikan.
” Moment seperti ini yang kita tunggu untuk sharing dan koordinasi agar diperjuangkan di Provinsi. Saya juga minta OPD di Kabupaten Tanggamus menginvetarisir permasalahan yang menjadi wewenang dari pemerintah provinsi, dengan komunikasi yang baik tentu segala macam persoalan bisa dicari solusinya, ” kata dia. PeNa-opoy.
