PESAWARAN-(PeNa), Belum tuntas soal dugaan pemotongan uang operasional, kini Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengeluhkan tidak diterimanya uang operasional yang menjadi haknya.
Salah seorang Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) disalah satu desa di Kecamatan Gedong Tataan mengatakan bahwa satu bulan uang operasional pada pemilihan umum presiden dan legislatif belum diterimanya.
“Ya, satu bulan uang operasional kalau tidak salah dibulan April belum dibagikan. Alasannya tidak masuk akal, karena Sekretaris kecamatan yang biasanya membagikan berdalih uangnya masih terpakai, ” kata dia, Selasa (20/08/2019).
Dikemukakan, yang bersangkutan saat ditanya katanya uang yang dimaksud sedang terpakai untuk mengurus permasalahan dengan kepolisian.
“Ya, katanya uang sedang dipakai untuk mengurus permasalahan di Polres Pesawaran. Ntah masalah apa, tapi mestinya uang operasional yang menjadi hak kami ya jangan disangkut pautkan, ” ungkap dia.
Uang operasional yang dimaksud seharusnya diterima sekitar Rp850 ribu, belum dipotong pajak dan lain sebagainya.
“Memang hanya delapan ratus lima puluh ribu rupiah, tapi kalau dikalikan jumlah PPS yang ada ya banyak juga. Kalau nama sekretaris saat itu Zainal tapi lepas tangan melempar ke Bendahara Tabrani, tapi kata dia uang diserahkan ke Ketua PPK Gedong Tataan si Sulamudin atau biasa dipanggil Sula,” ungkap dia.
Menanggapinya, salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran Aan Saputra mengatakan bahwa hal tersebut kecil kemungkinan terjadi.
“Kalau soal itu,bukan kewenangan KPU lagi. Karena, seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan oleh masing- masing yang bersangkutan. Kalau SPJ belum dibuat, biasanya gaji tidak diberikan oleh sekretariatan. Setahu saya begitu, ” kata dia.
Oleh: sapto firmansis
