BANDAR LAMPUNG – (PeNa), Aksi damai menolak kebijakan pajak baru yang dinilai memberatkan rakyat digelar oleh Aliansi Lampung Melawan di depan Kantor Gubernur Lampung, Jumat (3/1/2025).
Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung.
Koordinator aksi, Muhammad Bintang, menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, hanya akan semakin menekan masyarakat kelas menengah ke bawah yang telah menjadi penyumbang utama pendapatan negara.
“Kebijakan ini tidak adil. Sebanyak 80 persen penerimaan negara masih berasal dari pajak masyarakat kelas menengah ke bawah, sementara sektor kapital hanya menyumbang 20 persen. Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang harus dihentikan,” tegas Bintang.
Selain itu, Aliansi Lampung Melawan juga menolak penerapan opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Menurut Bintang, kebijakan tersebut semakin membebani rakyat yang telah terbebani dengan kenaikan biaya hidup lainnya.
“Kami menolak keras penerapan opsen pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini hanya akan memperbesar ketimpangan dan menambah beban hidup masyarakat kecil, khususnya kelas pekerja,” lanjutnya.
Aksi ini juga menyoroti tindakan represif yang kerap dilakukan aparat negara terhadap gerakan rakyat yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang merugikan.
“Tindakan represif dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat harus dihentikan. Demokrasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya tanpa rasa takut,” ujar Bintang.
Aliansi Lampung Melawan menyatakan tiga tuntutan utama dalam aksinya:
1. Menolak kenaikan PPN 12 persen.
2. Menghentikan tindakan represif dan kriminalisasi oleh aparat negara.
3. Menolak penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Aksi ini menjadi wujud nyata perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.
“Kami akan terus berjuang hingga pemerintah mendengarkan dan memenuhi tuntutan kami,” tutup Bintang.
