PRINGSEWU-(PeNa), Puncak Hari Santri Nasional, Bupati Pringsewu Sujadi membacakan amanat tertulis Menteri Agama RI tentang putusan Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden No.22 Tahun 2015 tentang penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.
Penetapan ini merujuk tercetusnya Revolusi Jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. “Resolusi jihad inilah yang kemudian mencetuskan peristiwa heroik 10 November 1945, yang hingga kini kita peringati sebagai Hari Pahlawan”, katanya.
Selain penetapan Hari Santri, lanjutnya, santri dan pesantren juga telah memiliki UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
“Undang-undang ini memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat”, ujarnya.
Perlu diketahui, puncak peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tingkat Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 digelar dengan upacara bendera di halaman Islamic Centre Kabupaten Pringsewu di Pekon Fajaragung Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Kamis (22/10/2020).
Upacara yang diikuti para santri sejumlah pondok pesantren dengan jumlah peserta terbatas dan penerapan protokol kesehatan tersebut semuanya mengenakan pakaian ala santri bersarung dan berkopiah, dan bertindak sebagai inspektur upacara adalah Bupati Pringsewu Sujadi.
Seusai upacara bendera peringatan HSN 2020 yang mengangkat tema ‘Santri Sehat Indonesia Kuat’, Bupati Pringsewu juga meresmikan Masjid Asma’ul Husna Islamic Centre Kabupaten Pringsewu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penabuhan bedug berukuran besar di depan masjid serta prosesi pengguntingan pita di pintu masuk masjid, kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon kurma di area komplek masjid Islamic Centre oleh bupati dan jajaran fokorpimda Pringsewu.
Bupati Pringsewu Sujadi juga berharap kedepan Islamic Centre ini akan menjadi pusat kegiatan keagamaan di Bumi Jejama Secancanan.
Hadir pada kegiatan tersebut yakni jajaran pemerintah daerah, DPRD, fokorpimda, Kementerian Agama, TP-PKK, MUI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah beserta ormas Islam lainnya juga pimpinan pondok pesantren serta tokoh masyarakat dan agama.
Oleh: Sapto firmansis
