Pemalsuan Tanda Tangan Johan, Mustahil Tanpa Perintah Atasan

Bandar Lampung (PeNa)– Dugaan pemalsuan tanda tangan Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman dalam surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) dinilai mantan Ketua DPD I Partai Golkar Lampung,M.Alzier Dianis Thabranie sebagai tindakan pidana murni.

Calon Anggota DPD RI khawatir jika pimpinan dewan tidak segera mengambil sikap dengan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum maka akan ada pihak yang dikorbankan.

“Jika persolan itu tidak segera dilaporkan oleh  pimpinan DPRD, besar kemungkinan akan ada pihak yang tidak berkepentingan justru menjadi korban,”tegas mantan Ketua Kadin,Jum’at (12/10).

Dengan di laporkannya dugaan pemalsuan itu, maka siapa dalang dan pihak-pihak yang terlibat akan terungkap.

“Jika ada yang mengintervensi persolan itu juga harus di usut dan dimintai pertanggungjawaban, jika dalam penyelidikan nanti terungkap bahwa pemalsuan tanda tangan  itu ternyata peran Ketua Komisi I sangat dominan,hendaknya tidak mengorbankan staf,”urainya.

Ia berpendapat staf komisi I tidak mempunyai cukup keberanian untuk berinisiatif melakukan pemalsuan tanpa perintah langsung atasan.

“Tindakan staf itu tidak mungkin dilakukan tanpa perintah langsung dalam hal ini Ketua Komisi I, tidak ada yang kebal hukum kita semua mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum termasuk Ketua Komisi I,”tandasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *