BANDARLAMPUNG – (PeNa), Pekan Olahraga Kota (Porkot) Bandar Lampung 2025 cabang gulat di PKOR Way Halim mendadak diwarnai aksi boikot. Sekitar 25 atlet gulat memilih tidak naik gelanggang pada Sabtu (27/12/2025), sebagai bentuk protes terhadap tata kelola Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Bandar Lampung yang dinilai tertutup dan sepihak.
Aksi tersebut datang dari atlet-atlet binaan pelatih Rina Safitri. Mereka menilai pelaksanaan Porkot tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Sejak awal, mekanisme penentuan kelas pertandingan hingga penunjukan atlet yang diturunkan disebut tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada pelatih maupun atlet.
Pada Porkot tahun ini, cabang gulat hanya mempertandingkan enam kelas. Tiga kelas putra berada di nomor 60 kilogram, 65 kilogram, dan 76 kilogram, sementara putri turun di kelas 50 kilogram, 57 kilogram, dan 62 kilogram.
Pembatasan kelas tersebut memicu tanda tanya karena tidak disertai kriteria seleksi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rina Safitri mengungkapkan, hanya sebagian kecil atlet binaannya yang diberi kesempatan bertanding. Atlet lain dicoret tanpa penjelasan resmi, meski telah menjalani latihan dan persiapan jangka panjang. Kondisi ini memicu solidaritas di antara atlet hingga akhirnya sepakat menarik diri secara kolektif.
“Ketika prosesnya tidak adil dan tidak terbuka, atlet merasa hanya dijadikan pelengkap. Atas dasar itu, mereka memilih tidak bertanding sama sekali,” kata Rina, Sabtu (27/12/2025).
Menurut Rina, keputusan boikot bukan diambil secara emosional, melainkan sebagai bentuk perlawanan atas sistem yang dianggap mengabaikan hak atlet. Ia menegaskan, para atlet hanya menuntut kejelasan dan perlakuan yang setara dalam ajang resmi daerah.
“Kami tidak menuntut keistimewaan, yang kami minta hanya keadilan dan keterbukaan. Atlet berlatih bertahun-tahun, tapi tiba-tiba dicoret tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.
Polemik kian memanas karena kewenangan penentuan atlet dan kelas pertandingan disebut sepenuhnya berada di tangan Ketua PGSI Kota Bandar Lampung, Dedi Irawan Gultom. Tidak ada mekanisme seleksi yang melibatkan pelatih maupun atlet secara terbuka.
Kontroversi juga diperkuat dengan beredarnya rekaman suara yang diperoleh Pramoedya.id. Dalam rekaman itu, Dedi beberapa kali menyinggung persoalan uang dan pembagian medali antara atlet yang dibawanya dan atlet binaan Rina. Bahkan, ajang Porkot cabang gulat disebut hanya sebagai kegiatan “fun fun”, pernyataan yang dinilai merendahkan nilai kompetisi dan kerja keras atlet.
Sorotan lain datang dari keikutsertaan atlet luar daerah. Sejumlah atlet yang diturunkan diketahui berasal dari Kabupaten Lampung Selatan. Padahal, Porkot sejatinya menjadi ajang pembinaan dan unjuk prestasi atlet Kota Bandar Lampung.
Rina menilai kondisi tersebut mencederai marwah olahraga daerah dan merusak tujuan utama Porkot sebagai ruang pembinaan atlet lokal.
“Porkot seharusnya menjadi ruang prestasi, bukan arena kepentingan,” tegas Rina.
Atas kejadian ini, Rina Safitri bersama para atlet gulat Kota Bandar Lampung mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan PGSI Kota Bandar Lampung. Mereka berharap pembinaan atlet ke depan dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi.
