PESAWARAN-(PeNa), Gaduh adanya pungutan liar (pungli) Rp300ribu/orang pada 132 penerima Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran,Abdullah menghilang.
Abdullah menghilang, karena dikonfirmasi diruang kerjanya tidak ada ditempat dan dihubungi melalui sambungan telepon genggamnya oleh PeNa juga tidak menjawab meski nadanya aktif. Dugaan kuat, Abdullah menghilang setelah persoalan tersebut.
Namun demikian, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Harun Tri Joko menuturkan bahwa persoalan kegaduhan adanya pungutan tersebut sudah dianggap selesai. “Itu kan muncul pada awal bulan puasa kemarin, dan sudah saya perintahkan untuk dikembalikan. Saat itu, bupati menegor saya dan perintahkan kepada saya untuk segera diselesaikan. Saya tidak tahu adanya hal tersebut, ” kata dia, Jumat (7/7).
Diterangkan Harun, bahwa pungutan yang dimaksud untuk biaya pengurusan SK. Perorang Rp300 ribu, dan tidak ada paksaan.”Uang 300ribu rupiah tersebut untuk biaya pengurusan, seperti pembelian blangko dan photo copy. Itupun tidak ada paksaan, yang mengkoordinir ketua forum, Tita.” terang dia.
Diungkapkan, bahwa uang yang dikumpulkan oleh forum lalu diserahkan ke staf bernama Erma. “Uang dikumpulkan oleh forum (Tita), lalu di serahkan ke Erma. Karena saat itu, untuk mengurus SK mereka tidak ada anggaran. Kita bolak balik ke Jakarta mengurus SK, itu tidak ada anggaran. Jadi wajar, dan menurut Tita tidak ada yang keberatan dengan uang tersebut, ” ungkapnya pada PeNa.
Harun belum mengetahui perkembangan apa yang telah diperintahkan beberapa waktu lalu, dia mengaku belum menanyakan kembali perihal yang dimaksud.”Saya belum tau neh, apakah sudah dikembalikan semua atau belum. Karena saya belum menanyakan kepada mereka. Kalau gak, coba dikonfirmasi ke pak Dullah, ” tegas dia.
Terpisah, Ketua Forum Bidan PTT Kabupaten Pesawaran, Tita Destia mengirim pesan melalui Watch Up kepada PeNa, dan menjelaskan bahwa pungli tersebut tidak ada. “Gak ada pak.Kalaupun ada istilah uang terimakasih…seharus nya itu bukan utk dinkes..Perjuangan mendapatkan SK CPNS itu lama pak..Berjuang diluar daerah itu sejak th 2013..Lalu kami bergerak berjuang di daerah itu th 2015…
Br terwujud sekarang keberhasilannya..Jadi kalaupun ada iuran…kami lebih baik kasih ke orang2 yg dulu byk membantu kami…yg skrg sdh tidak tugas didinkes lagi..Bukan utk dinkes yg skrg.Tapi syg iuran utk orang2 yg dulu membantu kami itu blm terwujud..krn susah utk ngumpulin tmn2 di pesawaran…,” kata dia. PeNa-spt.