Kantor KPUD Pesawaran Dikepung Ratusan Massa

PESAWARAN-(PeNa), Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pesawaran di Desa Begelen Kecamatan Gedong Tataan  dikepung ratusan massa dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran, Senin (6/8).
Massa tersebut terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pesawaran yang menuntut hak yang dianggapnya belum ditunaikan pihak KPUD Pesawaran.
“Kami menyampaikan aspirasi, kiranya KPU Pesawaran dapat memberikan uang sewa komputer dan printer yang belum dibayarkan. Kita menuntut, agar uang sewa komputer dan printer dibayarkan sesuai  Rencana Kerja Anggaran (RKA), ” kata salah seorang dari perwakilan PPK.
Sementara itu, massa dari PPS manyuarakan terkait gaji selama dua bulan minta dibayarkan. Dua gaji yang dimaksud adalah selama tahapan pemilihan gubernur. “Kalau dari PPS meminta pembayaran honor pilgub selama dua bulan, Juni dan Juli yang tidak dibayar oleh KPU Kabupaten Pesawaran, jika dijumlahkan dua bulan itu Rp 1,5 juta, ” kata salah satu PPS dari Desa Negeri Sakti, Erda Kholik.
Ratusan massa tersebut merangsek ke Kantor KPUD Pesawaran dengan penjagaan pihak kepolisian. Beberapa perwakilan dari massa masuk ke kantor dengan ditemui oleh salah satu Komisioner KPU Aan Syaputra.
Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Pesawaran Budi Utomo mengaku tidak mengerti apa yang menyebabkan ratusan massa berdatangan du kantornya. “Saya tidak tahu, ini bukan unjuk rasa. Kalau memang unjuk rasa harusnya mengantongi ijin dari pihak kepolisian, ” ujar dia.
Terkait apa yang menjadi persoalan massa yang terdiri dari PPK dan PPS, Budi hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah soal pembayaran uang sewa komputer dan printer. “Biarin aja, kalau saya bayarkan berupa uang jelas gak bisa. Ini menyalahi ketentuan, uangnya masih ada kok. Tapi biarlah, terserah komisioner aja. Kan mereka maunya dengan komisioner penyelesaiannya. Dan memang itu urusan mereka hukan kesekretariatan, ” kilahnya.
Untuk diketahui, KPU Kabupaten juga belum bisa menunjukan angka berapa jumlah Daftar Calon legislatif Sementara (DCS) dan Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT)  meski pendaftaran sudah dinyatakan tutup beberapa waktu lalu. Proses verifikasi data bagi para calon legislatif yang diterima juga belum dipublikasikan kepada masyarakat. PeNa-spt.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *