BANDARLAMPUNG – (PeNa), Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah mulai menuai sorotan di tengah pelaksanaannya di sejumlah daerah. Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung, Donny Irawan, meminta program tersebut diawasi ketat agar manfaatnya benar-benar tepat sasaran dan kualitas makanan tetap terjaga.
Menurut Donny, program MBG merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Namun, program berskala nasional itu dinilai perlu evaluasi dan kontrol berkelanjutan agar berjalan sesuai tujuan awal.
“Program ini memiliki tujuan mulia dan sangat baik untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa. Namun program sebesar ini perlu kontrol yang baik agar sesuai harapan dan cita-cita Presiden,” kata Donny dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Soroti Kualitas Menu hingga Distribusi
Pelaksanaan MBG belakangan mendapat perhatian publik setelah muncul sejumlah laporan di berbagai daerah. Mulai dari dugaan kasus keracunan makanan, kualitas menu yang dinilai belum merata, hingga distribusi makanan yang disebut masih menimbulkan keluhan.
Donny menilai pemerintah perlu memastikan kualitas gizi makanan benar-benar sesuai kebutuhan anak. Menu MBG, kata dia, harus mengandung gizi seimbang mulai dari karbohidrat, protein, sayuran, buah hingga susu.
Ia juga menyoroti pentingnya variasi menu agar anak-anak tidak merasa bosan. Dalam sejumlah aspirasi masyarakat yang diterima, telur disebut menjadi salah satu sumber protein yang diharapkan rutin tersedia dalam menu harian MBG.
Selain kualitas makanan, aspek keamanan pangan juga dinilai harus diperketat. Mulai dari penggunaan bahan baku segar, proses memasak higienis, hingga sistem pengemasan agar makanan tetap layak konsumsi saat diterima siswa.
Minta Evaluasi Libatkan Orang Tua dan Ahli Gizi
Donny mengatakan evaluasi program tidak cukup hanya dilakukan pemerintah. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan sekolah, orang tua, guru hingga ahli gizi agar pelaksanaan program berjalan maksimal.
Ia juga meminta pemerataan distribusi MBG benar-benar diperhatikan, termasuk bagi anak-anak di wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Program yang baik harus dijalankan dengan pengawasan yang baik pula,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga mendorong adanya transparansi pengelolaan anggaran, mulai dari pengadaan bahan makanan hingga pelaksanaan di lapangan. Pelibatan UMKM dan petani lokal juga dinilai penting agar program MBG turut mendukung perekonomian daerah.
Di sisi lain, layanan pengaduan yang cepat dan responsif dinilai perlu disiapkan pemerintah apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program. Edukasi gizi kepada anak dan orang tua juga dianggap penting agar pola hidup sehat dapat diterapkan secara berkelanjutan.
