BANDARLAMPUNG (PeNa) – Semangat efesiensi anggaran yang digadang Gubernur Arinal Djunaidi dengan memerintahkan rasionalisasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat kontradiktif dengan kewajiban OPD membayar uang kontribusi sebesar Rp 15 juta sebagai peserta Pekan Raya Lampung.
Bahkan sejumlah pejabat mengeluh dengan kewajiban tersebut, mereka berpendapat kegiatan yang tidak skala prioritas itu cenderung hanya untuk membangun citra Arinal-Nunik dalam mensukseskan Program Lampung Berjaya.
“ Kegiatan itu kan hampir serupa dengan Lampung Fair yang juga belum lama di laksanakan. Tentunya kami keberatan dengan kewajiban sebesar itu hanya untuk mengikuti kegiatan pekan raya yang sebenarnya kurang priorities untuk dilakukan,”keluh salah satu pejabat OPD yang memint namanya tidak beritakan, Selasa (24/7).
Sementara Kepala Biro Ekonomi , Aris Padila selaku pihak yang bekerja sama dengan Event Organizer (EO)mengatakan OPD sudah ada yang mendaftar, namun terkait adanya dinas yang belum mendaftar hal tersebut bukan urusannya.
“Kalau ada yang belum bayar, itu bukan utusan saya sebagai kepala biro, ga ada sangkut pautnya dengan kita, kalau urusan rasionalisasi itu urusan TAPD, ” ungkapnya.
Terpisah EO Pekan Raya, Richo Tambuse kepada awak media mengatakan pihaknya tidak memaksakan OPD untuk mengambil posisi. “Kita tidak memaksakan dinas untuk mengambil posisi sebagai euforia peringatan 17 Agustus, ” ungkapnya.
Diketahui, Pelaksanaan PRL dilaksanakan pada 3-18 Agustus mendatang, Pihak EO meminta kontribusi dari OPD sebesar Rp15 juta, dan kabupaten/kota sebesar Rp35 juta.(LEK)
