BANDARLAMPUNG (PeNa) – Sebanyak Rp4,1 Triliun, dari Rancangan APBD Provinsi Lampung Rp7 Triliun, dihabiskan pemprov Lampung untuk belanja oprasional selama TA 2022.
Hal ini pun, menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung. Melalui juru bicara, deni Ribowo, Partai berlambang Mercy ini menyebutkan seharusnya pemprov Lampung bisa lebih bijak lagi dalam mengalokasikan anggaran belanja.
Dia menyebutkan, angka belanja operasional sebesar itu tidak hanya habis untuk operasional kegiatan-kegiatan rutin semata.
“Sebaiknya, anggaran sebesar itu, dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang Deni dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (16/11)
Terlebih, kata dia, semua tahu bahwa dampak pandemi ini memukul sektor ekonomi begitu telak. “Pertumbuhan ekonomi kita bukan hanya melambat, namun juga nyaris terhenti,” kata dia.
Bahkan, Selama hampir 2 tahun ini, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selalu berada dibawah rata-rata nasional. “Bahkan selalu masuk dalam urutan bawah se Sumatera,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, F-Demokrat juga menyoroti penurunan pendapatan daerah provinsi Lampung tahun 2022 sebesar Rp6,5 triliyun. Yang menurutnya terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2021 sebesar Rp7,5 triliyun.
Pihaknya juga memaklumi, penuruhan ini juga dipengaruhi oleh Dana BOS yang tidak lagi masuk dalam struktur APBD. Disamping itu, sejak pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi memang terjadi pelambatan,” ungkapnya.
